Sran Eman Muun, kerajaan / Prov. Papua Barat – kab. Fak Fak

Kerajaan Sran Eman Muun terletak di prov. Papua Barat, kab. Fak Fak, Pulau Adi, Laut Arafuru.

The kingdom of Sran Eman Muun was located on prov. Papua Barak, District Fak Fak.
For english, click here

Lokasi prov. Papua Barat

————————-

Lokasi Pulau Adi, Laut Arafuru, kab. Fak Fak


* Foto raja-raja di Papua yang masih ada: link
* Foto kerajaan Papua dulu: link
* Foto situs kuno di Papua: link
* Foto suku suku Papua: link


Sejarah kerajaan Sran Eman Muun

Kerajaan Sran Eman Muun diperkirakan berdiri sekitar awal abad ke-12. Sejak berdiri, kerajaan ini sudah tiga kali berpindah pusat pemerintahan dari Weri/Tunas Gain di wilayah Kabupaten Fak-Fak, kemudian berpindah ke Borombouw di Pulau Adi perairan laut Arafuru wilayah Kabupaten Kaimana.
Pada periode tahun 1498 hingga 1808, terjadi Perang Hongi dan perpecahan dalam keluarga kerajaan sehingga Nduvin, Raja Sran Kaimana IV pada tahun 1808, kemudian memindahkan ibu kota ke daerah yang sekarang menjadi Kampung Sran, Kaimana. Kerajaan Sran Eman Muun inilah yang kemudian terpecah menjadi sejumlah kerajaan kecil di Kaimana hingga Fak-Fak, misalnya, melalui perkawinan keluarga kerajaan seperti pada Kerajaan Namatota di Pulau Namatota Kaimana.
– Sumber: https://bangka.tribunnews.com/2013/08/07/jejak-penyebaran-islam-di-papua


Kerajaan kerajaan di Papua Barat

1) Kabupaten Kaimana

Kerajaan Aiduma
Kerajaan Kaimana
Kerajaan Kowiai/kerajaan Namatota

2) Kabupaten Fak Fak

Kerajaan Fatagar (marga Uswanas)
Kerajaan Rumbati (marga Bauw)
Kerajaan Atiati (marga Kerewaindżai)
Kerajaan Patipi
Kerajaan Sekar (marga Rumgesan)
Kerajaan Wertuar (marga Heremba)
Kerajaan Arguni

3) Kabupaten Raja Empat

Kerajaan Waigeo
Kerajaan Misool/Lilinta (marga Dekamboe)
Kerajaan Salawati (marga Arfan)
Kerajaan Sailolof/Waigama (marga Tafalas)
Kerajaan Waigama


Sejarah kerajaan-kerajaan di Papua Barat

Sejarah 1

Tahun 1365, daerah Wwanin/Onin (Kabupaten Fakfak) merupakan daerah pengaruh mandala Kerajaan Majapahit, kawasan ini mungkin bagian dari koloni kerajaan Hindu di Kepulauan Maluku yang diakui ditaklukan Majapahit.

Tahun 1569 pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi kerajaan Bacan di mana dari kunjungan terebut terbentuklah kerajaan-kerajaan).

Tahun 1660, VOC memang sempat menandatangani perjanjian dengan sultan Tidore di mana Tidore mengakui protektorat Belanda atas penduduk Irian barat. Tidore sebenarnya tidak pernah menguasai Irian. Jadi protektorat Belanda hanya merupakan fiksi hukum.

Sejak abad ke-16, selain di Kepulauan Raja Ampat yang termasuk wilayah kekuasaan Sultan Bacan dan Sultan Ternate, kawasan lain di Papua yaitu daerah pesisir Papua dari pulau Biak (serta daerah sebaran orang Biak) sampai Mimika merupakan bagian dari wilayah mandala Kesultanan Tidore. Tidore menganut adat Uli-Siwa (Persekutuan Sembilan), sehingga provinsi-provinsi Tidore seperti Biak, Fakfak dan sebagainya juga dibagi dalam sembilan distrik (pertuanan).

Tahun 1826 Pieter Merkus, gubernur Belanda untuk Maluku, mendengar kabar angin bahwa Inggris mulai masuk pantai Irian di sebelah timur Kepulauan Aru. Dia mengutuskan rombongan untuk menjajagi pantai tersebut sampai Pulau Dolak. Dua tahun kemudian, Belanda membangun Fort Du Bus, yang sekarang menjadi kota Lobo, dengan tujuan utama menghadang kekuatan Eropa lain mendarat di Irian barat. Fort Du Bus ditinggalkan tahun 1836.

Tahun 1872, Tidore mengakui kekuasaan Kerajaan Belanda atasnya.

Belanda baru kembali ke Irian tahun 1898. Irian dibagi antara Belanda, Jerman (bagian utara Irian timur) dan Inggris (bagian selatan Irian timur). Garis busur 141 diakui sebagai batas timur Irian barat. Pada 1898 – 1949, Papua bagian barat dikenal sebagai Nugini Belanda.

Sejarah 2

Sebelum penegakan Pemerintahan Kolonial Belanda di Nieuw Guinea bagian barat  (sekarang Provinsi  Papua dan Provinsi Papua Barat), di daerah pantai barat Papua  terdapat  beberapa  daerah  kerajaan. Menurut  Mansoben, pada awalnya di Semenanjung Onin wilayah pantai barat Papua terdapat tiga kerajaan tradisional, yaitu:
* Kerajaan  Rumbati,
* Kerajaan  Fatagar
* Kerajaaan  Atiati.

Namun, dalam perkembangannya muncul  kerajaan-kerajaan kecil  yang  pada mulanya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Rumbati, tetapi   kemudian berhasil memperoleh pengakuan sebagai kerajaan yang berdiri  sendiri terutama setelah penegakan pemerintahan kolonial Belanda di  wilayah itu.
Adapun kerajaan-kerajaan  yang dimaksud adalah Kerajaan Patipi, Kerajaan Sekar, Kerajaan Wertuar dan Kerajaan Arguni. Dalam memori serah  terima jabatan F.H. Dumas disebutkan bahwa di Semenanjung Onin terdapat beberapa kerajaan yaitu: Kerajaan Rumbati, Kerajaan Namatota, Kerajaan  Atiati, Kerajaan Fatagar, Kerajaan  Arguni, dan Kerajaan Sekar. Keberadaan  kerajaan-kerajaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Tidore di wilayah itu. Para raja tersebut menjalankan kekuasaan atas nama Sultan Tidore, sebab Sultan Tidore yang menganugerahkan gelar raja kepada para raja yang berkuasa di Semenanjung Onin.

Yang memberi  gelar raja kepada para raja di daerah pantai barat Papua  adalah Sultan  Tidore. Meskipun mereka diberi gelarraja,  tetapi  kenyataannya mereka hanyalah agen dagang dan pemungut pajak di wilayah kekuasaannya atas perintah dari Sultan Tidore. Hal ini berarti para raja di wilayah itu berperan sebagai makelar dagang antara penduduk  setempat dan Sultan Tidore. Dengan demikian, fungsi raja yang terutama  bukan di bidang politik, melainkan di bidang ekonomi untuk menunjang   kepentingan  Sultan Tidore.

Sultan  Tidore  membangun  hubungan dagang  dengan  para  raja  di  daerah pantai barat Papua melalui perantaraan raja Lilintah (Misool).  Sultan  Tidore  berupaya menjalin hubungan dagang dengan orang-orang  yang dianggap menonjol di daerah itu. Mereka diangkat menjadi kepala  adat oleh atau atas nama Sultan Tidore. Setelah pengangkatan itu, para kepala adat itu dimanfaatkan untuk memperluas kekuasaan dan   menambah penghasilan Sultan Tidore.
Pengangkatan para raja itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi dari Sultan Tidore. Konsekuensi dari pengangkatan raja-raja di  Semenanjung  Onin oleh Sultan Tidore adalah para raja dan penduduknya ditempatkan di bawah kekuasaan Sultan Tidore. Oleh karena itu, penduduk di  Semenanjung Onin  diwajibkan untuk membayar upeti kepada sultan  Tidore.

Setelah penegakan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda pada 1898, pengaruh Sultan Tidore terhadap raja-raja di pantai barat Nieuw  Guinea  (Papua) perlahan-lahan berkurang. Para raja ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, kewajiban para raja   tersebut berakhir untuk membayar upeti kepada  Sultan Tidore.

Meskipun kekuasaan Sultan Tidore telah berakhir di wilayah para raja di Semenanjung  Onin, akan tetapi relasi kekerabatan antara para raja dengan penduduk di wilayah kekuasan Sultan Tidore belum berakhir. Relasi kekerabatan itu terjalin melalui ikatan perkawinan.


Sumber

Sejarah kerajaan Sran Eman Muun: https://regional.kompas.com/read/2013/08/07/1703048/Menyusuri.Jejak.Penyebaran.Islam.di.Papua.
Sejarah kerajaan Sran Eman Muun: http://kota-islam.blogspot.co.id/2015/08/masjid-agung-baiturrahim-sejarah-islam-papua.html


Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: