Kerajaan Konawe saat periode belanda, abad ke17 – 1945

– Sumber: http://konawesatu.blogspot.com/2010/07/konawe-empire.html

Bangsa Belanda menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di daratan Buton pada tanggal
5 Januari 1613.
Peristiwa ini ditandai dengan kunjungan Komodor Afolonius Schot di Kerajaan Sultan Buton pada masa pemerintahan Sultan Buton IV Danayu Ikhasanuddin (1597 – 1631). Seperti halnya bangsa Spanyol dan Portugis yang datang ke Buton seabad lebih dahulu, bangsa Belanda pun mempunyai tujuan untuk berdagang.

Namun tidak lama sejak hubungan perdagangan terjalin, Belanda segera menunjukkan gelagatnya untuk menguasai Buton. Gelagat buruk itu menyadarkan Sultan Ikhasanuddin tentang perlunya untuk segera memperkuat pertahanannya. Benteng Keraton Buton dan beberapa kubu pertahanan rakyat di wilayah kesultanan langsung dibangun. Pertahanan rakyat yang dulu hanya terdiri dari tirai-tirai bambu berduri, sejak itu ditingkatkan menjadi benteng-benteng yang kukuh untuk menghadapai serangan bangsaBelanda yang bersenjata api. Melihat tantangan ini Belanda meninggalkan Buton pada tahun 1616. Namun beberapa tahun kemudian kembali lagi dan mulai memaksakan penguasaan atas kesultanan tersebut dengan kekerasan. Perlawanan rakyat Buton yang terus-menerus menyebabkan Belanda tidak pernah menetap di Buton sebagai penguasa atas pulau tersebut.

Seperti yang terjadi di Kesultanan Buton, di daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tenggara perlawanan menentang penjajahan cukup merepotkan Belanda. Untuk menguasai Kerajaan Konawe, misalnya, Belanda harus menunggu-nunggu sampai awal abad ke-21. Kerajaan Konawe, kini sebagian besar wilayahnya masuk dalam Kabupaten Dati II Kendari, mulai melemah sejak ditinggalkan rajanya yang bernama Lakidende. Dia merupakan pelopor penyesuaian adat dengan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam kemudian menjadi bagian hidup dari sebagian besar masyarakat Sulawesi Tenggara. Sesudah Raja Lakidende wafat, situasi dalam negeri dan pemerintahan Kerajaan Konawe mengalami keadaan yang paling lemah karena para anggota Dewan Kerajaan yang terdiri dari kaum bangsawan yang juga menjadi kepala-kepala pemerintahan daerah otonomi dalam wilayah Kerajaan Konawe tidak bisa memilih pengganti Lakidende.

Sidang-sidang Dewan Kerajaan selalu gagal menentukan siapa calon raja. Walaupun demikian kevakuman di tahta Konawe tidak lantas membuat kerajaan runtuh, sebab para bangsawan tersebut sebagai penguasa daerah tetap bersatu. Bahkan ketika salah satu seorang anggota Dewan dari daerah Ranome Eto, yang bernama Tebau, mengangkat diri sebagai raja baru, Kerajaan Konawe tetap stabil. Jiwa demokratis yang telah menjadi tradisi Konawe sejak beberapa abad yang lampau mendorong Tebau untuk mundur teratur setelah para anggota Dewan dan rakyat yang diwakili menyatakan tidak setuju.

Setelah Tebau meninggal, pada tahun 1858 putranya yang bernama La Mangu mengadakan perjanjian dengan A.A. Vreis yang mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Perjanjian ini menyangkut pembentukkan Kerajaan Laiwoi yang lepas dari Kerajaan Konawe. Lahirnya kerajaan baru ini, yang wilayahnya meliputi daerah Ranoma Eto, sangat dirahasiakan. Maka praktis La Mangu hanya menjadi raja di atas kertas. Pihak Belanda berpendapat bahwa Kerajaan Laiwoi tidak mungkin diwujudkan sebelum kerajaan-kerajaan Gowa, Bone, Luwu, dan Buton ditaklukkan. Namun untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut juga hampir mustahil karena jelas-jelas mereka bersatu dalam menentang penjajahan. Sama mustahilnya adalah menundukkan Konawe secara langsung, sebab sistem pertahanan kerajaan ini sudah dilengkapi dengan persenjataan yang diperoleh dari perdagangan dengan Spanyol dan Portugis, jauh sebelum Belanda datang. Jalan yang paling mungkin adalah diplomasi. Melalui La Mangu, utusan Belanda berhasil mendekati beberapa bangsawan Konawe. Dari sini lahirlah Perundingan Malowe pada tahun 1909.

Perundingan di Bandar Malowe ini menghasilkan penculikan beberapa tokoh terkemuka Kerajaan Konawe oleh Belanda — suatu tindakan yang kemudian mencetuskan Perang Puundombi. Setelah melalui pertempuran yang menelan banyak korban di kedua belah pihak, Konawe akhirnya jatuh dan Belanda segera mewujudkan kerajaan bonekanya — Kerajaan Laiwoi. Setelah penaklukkan tersebut, Belanda melakukan operasi sapu bersih. Dengan tipu muslihat, Belanda berhasil menangkap Watukila (Panglima Una) sebagai panglima tertinggi Angkatan Perang Konawe. Watukila bersana sejumlah perwiranya kemudian dibuang ke Makassar. Belanda menduga ditawannya Watukila bersama pasukannya akan mengakhiri perlawanan rakyat Konawe dan dengan begitu tamat pula riwayat Kerajaan Konawe. Pihak Belanda segera mewujudkan rencana lamanya untuk membentuk pemerintahan Kerajaan Laiwoi yang beribukotakan Kendari. Mereka yang tidak mengakui dan tidak tunduk kepada penguasa Kerajaan Laiwoi dan Belanda diancam akan ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan Belanda juga mengancam akan menjatuhkan hukuman tembak mati terhadap mereka yang membangkang.

Sementara itu untuk menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Konawe, Karaeng Watukila dan rekan-rekannya kemudian dipulangkan dari tempat pembuangannya di Makassar. Belanda juga kemudian mengatur suatu “perkawinan politis” antara Watukila dengan putri Raja Laiwoi II Soa-Soa. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membuka jalan bagi suatu kerja sama antara tokoh tersebut dengan para penguasa baru di kerajaan boneka Belanda. namun perkawinan tersebut tidak meredakan situasi politik si Sulawesi Tenggara. Gerakan menentang Belanda bahkan meluas ke daerah-daerah lainnya, terutama di bagian selatan Konawe. Di Manumohewu, rakyat telah mempersiapkan kantong-kantong perlawanan di bawah pimpinan seorang tamalaki (perwira) bernama Lapadi, yang dibantu oleh putrinya. Perlawanan Lapadi dimulai pada tahun 1908 dan berakhir pada tahun 1910, ketika dia tertangkap dalam suatu tipu muslihat yang dilancarkan oleh Belanda. Lapadi berhasil meloloskan diri dari penjara Kendari dan kembali menyusun barisan perlawanan. Namun pada tahun 1911 benteng pertahanannya dihancurkan oleh Belanda. Lapadi sendiri berhasil meloloskan diri dan bertualang sendiri di gunung-gunung sampai ia meninggal empat tahun kemudian akibat sakit.

Kematian tokoh-tokoh terpenting dalam gerakan perlawanan rakyat Konawe tidak membuat peperangan menentang penjajahan berhenti. Di berbagai pelosok Sulawesi Tenggara rakyat terus mengangkat senjata. Pada tahun 1917 Belanda berhasil menerapkan perjanjian Langeverklaring dengan bangsawan-bangsawan Konawe dan sejak saat itu Belanda mencampuri secara langsung urusan kerajaan. Ketika Takaka dilantik menjadi raja Laiwoi pada tahun 1934, sistem pemerintahan ini disesuaikan dengan tata pemerintahan kolonial. Keadaan ini berlangsung sampai Jepang mendarat di Kendari pada tanggal 24 Januari 1942 dan mengambil alih kekuasaan Belanda.