Anakalang, kerajaan / P. Sumba – prov. Nusa Tenggara Timur

Kerajaan Anakalang terletak di pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

The kingdom of Anakalang is located on the island of pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
For english, click here

Lokasi pulau Sumba

————————-

Lokasi Anakalang di P. Sumba. Wilayah tradisional di p. Sumba

* Foto kerajaan Anakalang: link

* Video sejarah kerajaan2 di Sumba dan NTT, 40.000 SM – sekarang: link

* Foto raja-raja di P. Sumba yang masih ada: link
* Foto raja-raja dulu di P. Sumba: link
* Foto situs kuno / megalitik di pulau Sumba: link

KERAJAAN ANAKALANG

Tentang raja sekarang (2018)

Raja atau Kepala Swapraja Anakalang, yaitu Umbu Sappi Pateduk (1927 – 1953), adalah ayah dari Umbu Remu Samapaty yang merupakan mantan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Barat (1962 – 1973). Sebelum pembentukan Kabupaten, Umbu Remu Samapaty menggantikan ayahnya menjadi raja pada tahun 1945 s/d 1958. Tahun 1958 ia terpilih menjadi anggota BPH Daerah Tingkat II Sumba Barat dan tahun 1962 menjadi Bupati.

1892-1913: Umbu Dongu Ubini Mesa, raja pertama pada kerajaan Anakalang. Kerajaan ini dikukuhkan dengan Korte Verklaring tertanggal 23 Desember 1913 dan diangkatlah anak dari Umbu Dongu Ubini Mesa yaitu Umbu Ngailu Dedi (1913 – 1927).
Pada tahun 1927, Umbu Ngailu Dedi digantikan oleh adiknya yaitu Umbu Sappi Pateduk (1927 – 1953). Dan selanjutnya Umbu Ramu Samapaty menggantikan ayahnya pada tahun 1953 karena sudah tua. Setelah masuk dalam pemerintahan, Umbu Remu Samapaty digantikan oleh Umbu Sulung Ibilona sejak 1958 sampai 1962 atau sampai pada perubahan sistem pemerintahan.

Di kerajaan Anakalang terdapat seorang Raja Bantu (Onder Bestuurder) di daerah Parewa Tana, yaitu Umbu Babu Maramba Jawa.

Kepala dinasti raja dari Anakalang: Drs Umbu Sappi Pateduk II, bupati Sumba Tengah.

Sejarah kerajaan Anakalang

Kerajaan Anakalang dikukuhkan dengan “Korte Verklaring” pemerintha belanda, tanggal 23 Desember 1913.
Sebelum “Korte Verklaring” wilayah Anakalang diperintah oleh Umbu Dangu Pasalang yang berkuasa dari tahun 1892 -1897, kemudian digantikan oleh Umbu Ndongu Ubini Mesa. Tahun 1913 Umbu Ngailu Dedi yang adalah putra Umbu Ndongu Ubini Mesa naik tahta menggantikan ayahnya. Tahun 1927 Umbu Ngailu Dedi meninggal dunia dan digantikan oleh adiknya, Umbu Sappi Pateduk. Selanjutnya Umbu Sappi Pateduk digantikan oleh putranya, Umbu Remu Samapaty yang kelak setelah kemerdekaan menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Sumba Barat selama dua periode.

Raja Anakalang bersama 2 sub-chiefs dan tentara

Daftar raja

1892 – 1897: Umbu Dangu Pasalang

1913: Korte Verklaring Pemerintah belanda

* ……. – 1913: Umbu Dongu Ubini Mesa [1st ruler](d. 1913)
* 1913 – 1927: Umbu Ngailu Dodi
* 1927 – 1953: Umbu Sapi Pateduku
* 1953 – 1962: Umbu Remu Samapati I
* diteruskan oleh adik iparnya Umbu Sulung Ibilona

– Sumber: link

Raja Umbu Sappy Pateduk of Anakalang, 1933. Sumber: donald tick, FB

Daftar semua kerajaan di pulau Sumba

Kodi Bangedo: kerajaan di Sumba barat daya
Kodi Bokol: kerajaan di Sumba barat daya
Kodi: kerajaan di Sumba barat daya
Laura: kerajaan di Sumba barat daya
Waijewa: kerajaan di Sumba barat daya.
Lauli: kerajaan di Sumba barat.
Wanokaka: kerajaan di Sumba barat.
Gaura: kerajaan di Sumba barat.
Laboya: kerajaan di Sumba barat.
Anakalang, kerajaan di Sumba tengah
Umbu Ratu Nggay: kerajaan di Sumba tengah.
Tapundung: kerajaan di Sumba tengah.
Mamboru: kerajaan di Sumba tengah
Lawonda: kerajaan di Sumba tengah.
Lakoka: kerajaan di Sumba tengah
Rende, Rendi: kerajaan di Sumba timur.
Napu: kerajaan di Sumba timur.
Menyili: kerajaan di Sumba timur.
Melolo: kerajaan di Sumba timur.
Karera: kerajaan di Sumba timur
Massu : kerajaan di Sumba timur
Massu Karera: kerajaan di Sumba timur
Lewa Kambera: kerajaan di Sumba timur.
Waijelu: kerajaan di Sumba timur.
Kambera: kerajaan di Sumba timur.
Kanatang: kerajaan di Sumba timur.
Lewa, kerajaan di Sumba timur
Kapunduk, kerajaan di Sumba timur
Pau, kerajaan di Sumba timur
Riung, kerajaan di Sumba timur
Umalulu, kerajaan di Sumba timur

Raja Anakalang, ca 1930. Sumber foto Tropenmuseum Netherlands

Sejarah kerajaan-kerajaan di pulau Sumba

Sejarah awal
Pulau Sumba sudah dihuni antara abad ke-3 dan ke-5. Senjata dan peralatan logam dari masa itu telah ditemukan di Melolo. Sumba benar-benar terisolasi sampai para pedagang Arab mengunjungi pulau itu pada abad ke-11.

Penguasa pertama
Pada abad ke-14, Sumba berada di bawah kendali kerajaan Majapahit di Jawa setelah Gajah Mada menaklukkan Sumba.

Setelah itu Sumba berada di bawah pengaruh kesultanan Bima di pulau Sumbawa dan kemudian di bawah kesultanan Gowa di Sulawesi.

Kontak pertama dengan Belanda
Sumba pertama kali dikunjungi oleh orang Eropa pada tahun 1522.

Kontak pertama dengan Belanda dimulai pada tahun 1754 ketika pemerintah Belanda mengirim surat “kepada teman-teman dan sekutunya yang setia, Raja dan Bupati Soumba, berharap kemakmurannya dan pemerintahan yang bahagia dan damai atas rakyatnya”. Mereka juga berterima kasih atas hadiah yang diterima, terdiri dari dua budak, seorang pria dan seorang wanita.
Pada tanggal 9 Juni 1756, sebuah perjanjian ditandatangani di Kupang oleh utusan VOC Johannes Andreas Paravicini dengan para pangeran dan bupati setempat di pulau-pulau Timor, Roti, Solor dan Sumba, di mana pemerintah Belanda memperoleh kedaulatan atas pulau-pulau ini.
Sekitar tahun 1838 Sumba memiliki sejarah pembajakan, perampokan pantai dan perdagangan budak. Pemerintah Belanda tidak menginginkan tindakan kekerasan (seperti yang diminta dari Timor), tetapi lebih merupakan “kebijakan hubungan persahabatan”.

Otoritas Belanda didirikan
Pada tanggal 31 Agustus 1866, Belanda mengambil alih Sumba dan Controleur Roos mengambil alih Sumba. Garis perilakunya adalah bahwa penduduk dibiarkan di bawah kekuasaan para rajanya sendiri (rajas). Interferensi langsung dari dewan tidak diperbolehkan. Seseorang diizinkan untuk berkonsultasi dan memberikan arahan tentang apa yang berguna dan bermanfaat, tetapi tidak pernah untuk memerintah. Alasannya adalah bahwa Belanda tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan kepatuhan.

Hanya di bawah Van Heutz pada tahun 1906 Sumba “ditenangkan”, yaitu diduduki oleh tentara Belanda dan kekuasaan Rajah berkurang. Pada tahun 1913 otoritas militer dapat digantikan oleh otoritas sipil. Seorang pengontrol mengambil alih otoritas, digantikan beberapa tahun kemudian oleh asisten residen.

Pengaruh administrasi hanya terlihat di daerah-daerah yang mudah dijangkau. Sampai akhir 1909, Giles de Neve, saudara dari pemain sepak bola Belanda Eddy de Neve, dibunuh dan dimakan oleh kanibal Sumba. Sebagian besar pulau Sumba tidak dapat diakses dan mempertahankan sebagian besar budaya aslinya. Sumba dibagi menjadi kabupaten dan kecamatan yang sering ditempatkan di bawah pemerintah daerah. Klasifikasi sering bertepatan kurang lebih dengan batas-batas linguistik. Baru pada tahun 1933 keadaan begitu sunyi sehingga militer dapat digantikan oleh polisi biasa.

Setelah Perang Dunia Kedua
Setelah deklarasi negara Indonesia, otoritas pusat Indonesia mengambil alih Sumba pada tahun 1950. Meskipun kekuasaan raja-raja lokal dan kerabat mereka tidak diakui oleh Jakarta, namun banyak yang diberi fungsi dalam sistem baru dan dengan demikian mempertahankan (setidaknya sebagian) posisi kuat yang selalu mereka miliki.

Kerajaan-kerajaan Sumba di bawah belanda
Masyarakat Sumba pada umumnya tidak ada yang namanya kerajaan dalam sistem pemerintahan tradisional mereka. Yang ada hanya kampung-kampung yang di pimpin oleh seorang kepala kampung masing-masing, aturan adat yang berlaku pun berdasarkan peraturan adat yang berlaku di setiap kampung itu. Namun pada saat penjajahan belanda untuk mempermudah kontrol, Belanda mulai membangun hubungan dengan para kepala-kepala kampung.Mereka melakukan kontrak kerjasama, dimana setiap penguasa tradisional yang menandatangani kontrak (sering disebut Kontrak Plakat Pendek atau Korte Verklaring) diakui secara resmi dan disebut raja lalu diberi tongkat sebagai tanda kekuasaan. Dari sinilah kata tokko (tongkat) menjadi populer. Ada dua jenis tongkat yakni tongkat berkepala emas(tokko ndoko) yang diberikan kepada raja utama, dan tongkat berkepala perak (tokkoamaho kaka)untuk raja bantu (Widyatmika, dkk, 2011)

Raja yang mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda harus mengakui kedaulatan penguasa Belanda dan salah satu tugas pentingnya adalah menarik pajak untuk kepentingan Belanda. Dengan demikian kedaulatan mereka sebetulnya telah berada di bawah penguasaan bangsa lain, namun secara de facto raja-raja tersebut tetap berdaulat dan sangat dihormati oleh rakyatnya dan melalui mereka Belanda menancapkan kekuasaan kepada seluruh masyarakat. Pada mulanya ada kepala-kepala kampung yang tidak tunduk dan melawan kepada pemerintahan belanda, namun karena kekeuatan militer yang kuat mereka akhirnya menyerah dan tunduk pada kekuasaan belanda.

Kiri: Raja dari Anakalang, kanan: raja dari Lamboya, 1933. Sumber foto KITLV, Netherlands