Sejarah kerajaan Tagulandang dan Raja-rajanya

Oleh: Adrianus Kojongian
Penulis: Sastrawan dan sejarawan tinggal di Kota Tomohon

1) http://barta1.com/2019/06/27/sejarah-kerajaan-tagulandang-dan-raja-rajanya-i/
2) http://barta1.com/2019/07/04/sejarah-kerajaan-tagulandang-dan-raja-rajanya-ii/

Sumber Tulisan:
– Almanak van Nederlandsch-Indie/Regerings Almanak, 1856, 1858, 1862, 1867, 1871, 1873, 1879, 1880, 1887, 1890, 1892, 1901, 1903, 1906 dan 1911. Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin.
– Brumund, J.F.G. Indiana, P.N.van Kampen, Amsterdam, 1854.
– Delpher Kranten, Bataviaasch Handelsblad 1871, Provinciale Noordbrantsche en ‘s Hertogenboscsche Courant 1871, Bredasche Courant 1914, Het Nieuws van den Dag 1924, De Indische Courant 1936, De Sumatra Post 1934 dan 1939.
– Jansen, A.J.F., Rapport Resident Menado 12 Agustus 1857, dalam Explanation of the Netherlands Government in reply to a request made on December 21,1926 by the arbitrator in the dispute concerning the Island of Palmas (or Miangas), The Hague, 1927.
– Snelleman, Joh.F. Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie 1905, vierde deel, ‘s-Gravenhage-Leiden, Martinus Nijhoff-E.J.Brill, 1905.
– Staten Generaal Digitaal, Overeenkomsten met Inlandsche Vorsten in den Oost-Indischen Archipel, dan Koloniaal Verslag.
– Steller, E. De Sangi-Archipel, H.de Hoogh, Amsterdam, 1866.
– Stibbe, D.G. dan Mr.Dr.F.J.W.H.Sandbergen, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, achtste deel, ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939.
– Van de Velde van Cappellen, S.D., Verslag eener Bezoekreis naar de Sangi-Eilanden, Mededeelingen van wege Nederlandsche Zendelinggenootschap, eerste jaargang, M.Wijt&Zonen, Rotterdam, 1857.
– Waal, E.de, De Sangir-eilanden in 1825, Indisch Magazijn, ter Lands Drukkerij, Batavia, 1844.


Tagulandang, pulau di Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang dan Biaro (Sitaro), sempat menjadi kerajaan maritim besar di belahan utara Sulawesi.

Cakupan luas kerajaan Tagulandang sebelum digabung negara kesatuan Republik Indonesia meliputi pulau-pulau: Tagulandang, Pasige (Pasigi), Ruang (dengan gunung apinya yang berkali meletus) dan Biaro. Kemudian pulau-pulau kecil Selangka, Seha, Sehakadio, Batutombonang, Kauhagi dan Tandukuang. Di utara berbatas kerajaan Siau, timur dengan Laut Maluku. Selatan Selat Bangka dan Talise; serta sebelah barat dengan Laut Sulawesi.

Dari tradisi, kerajaan Tagulandang yang disebut Mandolokang atau oleh penulis Barat banyak ditulis Pangasar, Pangasare atau Panggasane atau juga Panguisara. Didirikan dan pertama diperintah oleh Ratu Putri Lohoraung. Sang ratu dihikayatkan berasal Pulau Manado Tua (Babontehu).

Kemudian awal abad ke-17, cucunya Balango menjadi raja menggantikannya. Balango dihadis sebagai anak Wuatangsembah (Pahawuateng) dengan Tasikoa. Wuatangsembah sendiri adalah anak dan pengganti Makaampo sebagai Raja Tabukan.

Sekitar tahun 1649, Bawias atau Bawios atau Bawiose, anak Raja Tabukan Uda (Don Fransiscus Makaampo) memerintah Tagulandang setelah mengawini Putri Tagulandang Ngijan Dampilan. Kepada putranya, Raja Uda yang merupakan cucu dari penakluk Talaud Makaampo memberikan sebagai hadiah perkawinan negeri-negeri: Pulutan, Dahan, Kalumu, Bohonbaru dan Nunu yang berada di Pulau Karakelang Kepulauan Talaud.

Hadis Tagulandang mencatat Bawios sebagai anak Raja Uda dengan Dolontego, putri Raja Balango, sehingga ia masih terhitung cucu Balango.

Catatan tertua yang menerangkan Tagulandang adalah dari tulisan Antonio Pigafetta. Sisa-sisa awak kapal Ferdinand Magelhaes (Fernando Magellan) yang dipimpin Sebastian de Elcano pada awal November 1521 berada di Kepulauan Sangihe-Talaud. Pigafetta menyebut Raja Tagulandang yang ditulisnya sebagai Paghinzara, bernama Babintan.

Meski tidak ada rujukan lain tentang Raja Babintan, tapi, ini menandakan bahwa kerajaan Tagulandang sebenarnya sudah lama berdiri. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Ratu Putri Lohoraung yang ditradisikan baru berkuasa sekitar tahun 1590-an.

Tahun 1544, salah satu kapal dari armada penjelajah Spanyol terkenal Ruy Lopez de Villalobos, di bawah Kapten Garcia d’Escalante yang berlayar dari Tidore pada 28 Mei, tiga hari kemudian tiba di Tagulandang, di negeri Minanga. Kelak dari Filipina ia kembali lagi di tahun sama. Kepala negeri Minanga bernama Banbusarribu telah memintanya untuk membantu mengalahkan negeri lain di pulau itu yang kemudian ditaklukkan d’Escalante.

Kemudian, di tahun 1606, ketika Raja Tagulandang yang dicatat Valentijn dengan nama Roytelet bersama putrinya meminta dan kemudian dibaptis Kristen Katolik oleh Pater Jesuit Antoni Pereira di Siau. Raja Tagulandang dan putrinya datang ke Siau untuk urusan pernikahan dengan Raja Siau. Kepada Pater Antoni Pereira, Raja Tagulandang menjanjikan bahwa semua rakyatnya akan menjadi Kristen asalkan padri tersebut datang ke pulaunya.

Pater Antoni(us) Pereira, asal Portugis bertugas di Siau tahun 1604-1606. Sementara Raja di Siau bernama Hieronymus atau Jeronimo (2), adalah anak Posumah, Raja Siau yang telah dibaptis Pater Diego Mascarenhas 1563 serta memakai nama Hieronymus (1). Raja Hieronymus (2) berkuasa sejak 1590, dan dalam tradisi Siau disebut Jeronimo Winsulangi.

Sayang tidak disebut nama Kristen yang telah dipakai oleh Raja Roytelet setelah dibaptis Pater Antoni Pareira, atau apakah ia identik dengan tokoh Balango yang selama ini banyak ditradisikan berkuasa di Tagulandang sejak tahun 1609. Sebab, tahun 1606 adalah masih masa pemerintahan Lohoraung. Sedangkan raja dari versi tersebut adalah seorang pria.

Begitu pun agama Katolik, tidak diketahui apakah sempat berkembang ketika itu. Namun, menilik nama-nama raja, sangat tidak terdampak seperti Siau, Tabukan,Taruna (Tahuna) atau pun Manganitu yang raja-rajanya banyak memakai gelaran Don atau nama berkesan Portugis atau pun Spanyol sampai Kompeni Belanda berkuasa.

Tagulandang sendiri oleh Kesultanan Ternate dianggap sebagai kerajaan bawahan. Banyak kerajaan di Sulawesi Utara diklaim sudah sejak abad ke-16 berada di bawah supremasi Ternate.

Kontrak yang diteken Laksamana François Wittert dengan Ternate Juli 1609, sebagai penegasan konvensi pertama 26 Mei 1607, telah menyebut Pangasare atau Tagulandang sebagai kerajaan di bawah mahkota Ternate, termasuk Sangihe.

Maka, sejak kontrak tersebut, dengan dalih sebagai ‘pelindung’ Ternate termasuk kewajiban untuk membantu melawan orang-orang Spanyol yang diberikan Sultan Ternate, dimana kontraknya mencakup semua kerajaan di bawah Ternate; Kompeni Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC) telah menggunakan pengaruh kuat untuk monopoli perdagangan dan membangun koloni. Pendekatan ditempuh dengan memelihara dan giat menjalin hubungan persahabatan sekaligus hubungan politik dengan penduduk di Sangihe, termasuk dengan Tagulandang.

Gubernur Maluku Wouter Seroyen bahkan di tahun 1646 telah membangun garnisun militer di Tagulandang. Ia pun memerintahkan penduduk untuk menanam cengkih (nagelboomen).
Cengkih Tagulandang telah terkenal sejak lama. Karena orang-orang Spanyol di Siau pertama memperolehnya dari Tagulandang, seperti dicatat Ds.Gualterus Peregrinus. Tanaman cengkih Tagulandang tahun 1653 diberantas seperti di tempat lain dalam wilayah Gubernemen Maluku atas perintah Gubernur Jacob Hustaard. Valentijn mencatat di tahun 1680 ditemukan kembali satu pohon cengkih yang telah ditebang. Kemudian pula ditemukan tahun 1683 menurut missive Gubernur Jenderal Cornelis Speelman 19 Maret 1683.

Delegasi Tagulandang giat pula berkunjung ke Ternate, pertanda besarnya hubungan khusus Tagulandang dengan Kompeni Belanda. Gubernur Jenderal Joan Maetsuyker 24 Desember 1655 mencatat kedatangan orang-orang Tagulandang ( juga Tabukan) ke Ternate. Bahkan, sebelumnya pada 11 Mei 1664 Raja Tagulandang sendiri muncul di Ternate, dengan menggunakan perahu.

Di tanggal 23 Juni 1664 (versi lain 21 Juli) Raja Tagulandang telah meneken kontrak politik dengan Kompeni Belanda diwakili Gubernur Maluku Anthony van Voorst. Ini menjadi langkah berani Tagulandang, juga pertanda begitu longgarnya ikatan antara Ternate dan Tagulandang. Kontrak tersebut menjadi perjanjian yang pertama terjadi dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Kepulauan Sangihe dan Talaud.

Di balik itu, kekuatan gabungan Belanda dengan Sultan Ternate berkali dikerahkan untuk mengusir Spanyol yang sejak 1580 bersatu dengan Portugis. Sehingga di tahun 1663 hanya Siau yang didudukinya, setelah sebelumnya terusir dari Ternate dan Tidore. Pos terakhir Spanyol di benteng Santa Rosa Siau itu pun ditaklukan tahun 1677.

Gubernur Robertus Padtbrugge kemudian melakukan kontrak dengan para raja di antero Sangihe, termasuk Tagulandang dan Siau. Kerajaan-kerajaan tersebut dinyatakan menjadi milik Kompeni, dan dikembalikan kepada para raja sebagai pinjaman. Klausal penting lain adalah tidak mentolerir agama selain Protestan yang direformasi menurut doktrin Sinode Dordrecht; serta tidak menerima di kerajaannya Spanyol, Portugis, Perancis, Inggris, Denmark dan Swedia.

Klaim Ternate baru resmi berakhir, ketika Sultan Amsterdam (Kaitjil Sibori) yang ditahan Kompeni Belanda meneken kontrak 7 Juli 1683 di Kastil Batavia. Dengan kontrak tersebut, Ternate menjadi bagian sepenuhnya sebagai wilayah Belanda. Otomatis pula menurut Kompeni Belanda wilayah klaim mahkotanya.

RAJA BAPIAS

Kristen Protestan telah berkembang di Tagulandang ketika Raja Tagulandang dan sejumlah penduduknya memeluk agama Kristen. Daghregister Batavia 1664 mencatat Raja Tagulandang bersama istrinya telah dibaptis oleh Predikant Ternate Ds.Sibelio (Petrus Sibelius), bersama 152 orang dewasa dan 31 anak-anak.

Meski tidak menyebut nama raja, tapi dapat dipastikan kalau raja dimaksud adalah Bawias atau Bawioso. Nama serani yang dipakainya adalah Anthony (Anthonie atau Anthonisz) Bapias atau menurut Valentijn Anthoni Bapeas.

Tidak disebutkan tempat pembaptisan dilangsungkan. Tapi, kuat dugaan di Ternate, karena Raja Tagulandang berada di Ternate dari 11 Mei hingga akhir bulan Juni ketika ia meneken kontrak politik dengan Kompeni Belanda.Ia sendiri memakai nama Anthony, menurut nama depan Gubernur Anthony van Voorst.

Yang menarik, karena Daghregister mencatat sang raja ketika itu masih berusia muda, sehingga bisa jadi ia belum lama naik tahta kerajaan. Mantan Residen Manado A.J.F.Jansen mencatat dalam raport 12 Agustus 1857 kalau Raja Bawias baru memerintah pada tahun 1664.

Kemungkinan ketika berada di Ternate, meski telah naik tahta jauh-jauh hari sebelumnya, Raja Bawias meminta untuk dinobatkan oleh Kompeni Belanda. Hal yang banyak dilakukan oleh raja-raja di Sulut dan Gorontalo ketika itu.

Tahun 1675, berkunjung di Tagulandang Predikant Jacobus Montanus yang melakukan pembaptisan kudus. Ds.Montanus mencatat dalam raport bulan November, di Tagulandang terdapat satu gereja. Kemudian satu sekolah dipimpin guru David Jacobsz, yang telah ditempatkan oleh Predikant Fransiscus Dionysius sejak 1674; dengan murid sekolah sebanyak 50 anak. Juga 30 anak baptis, 15 orang tua dibaptis serta 30 wanita yang telah katekisasi.

Raport Ds.Gualterus Peregrinus Agustus 1676, sekolah di Tagulandang telah dipimpin oleh guru Andries Furtados, dengan 22 murid sekolah, 73 orang dibaptis dan 4 pasangan dikawinkan. Sementara guru David Jacobz pindah mengajar di Minanga.

MONIA

Tahun 1675 Raja Anthony Bapias mangkat. Karena putranya masih muda, pemerintahan Tagulandang dijalankan oleh Monia yang menurut jurnal Gubernur Robertus Padtbrugge adalah raja. Meski disebut Predikant Montanus dan Peregrinus, hanya sebagai President atau Raja Pengganti (substituut-koning), seperti diakui sendiri oleh Monia ketika dipilih setelah kematian Raja Anthony Bapias.

Menurut Ds.Montanus di tahun 1675, Monia bertempat tinggal di negeri Tagulandang, sedangkan Jogugu Joan Abbema di negeri Minanga.

President Monia meninggal bulan September 1677, sebelum berlangsung penandatanganan kontrak Tagulandang dengan Kompeni Belanda. Ia masih menulis surat terakhir per tanggal 16 September 1677, dan membahasakan diri sebagai President.

Perjanjian Tagulandang berisi 13 artikel (pasal) dengan Kompeni Belanda di bawah Gubernur Padtbrugge yang mewakili Gubernur Jenderal Joan Maetsuyker berlangsung 9 November 1677 (dari rangkaian kontrak yang dibuat Padtbrugge dengan raja-raja Sangihe selang 3 November-20 Desember). Meski ada versi perjanjian Tagulandang baru diteken pada 20 Desember. Klausal-klausal kontrak tersebut mengikat Tagulandang sebagai vassal dari Kompeni.

Kontrak kerajaan Tagulandang diteken oleh Jogugu Jacobus Totuho, Jogugu Joan Hofman Batansuko, Kapitein Laut Cornelis Franx, Hukum Petrus Casaheyn, Sangaji Minanga Claes Papene, serta Sangaji Pedro Macasa.

RAJA PHILIP ANTHONISZ

Philip Anthonisz atau ditulis Valentijn Philip Antoniszoon, anak Anthony Bapias, yang muda usia (masih di bawah umur), belum dinobatkan memerintah sepeninggal ayahnya atau President Monia.

Pemerintahan sehari-hari sepeninggal Monia dijalankan oleh Regent, yakni Jogugu Jacobus Totuho dan Kapitein Laut Cornelis Franz (Fransen). Keduanya disebut pula menjadi regent masa akhir pemerintahan President Monia.

Jogugu Jacobus Totuho yang sudah berusia tua, sebelumnya beragama Islam, tapi sejak tahun 1673 masuk Kristen. Famnya dicatat Padtbrugge sebagai Tontuo, atau disebut juga Tontaco, atau menurut Ds.Montanus, Tenthuhon.

Gubernur Padtbrugge sangat tidak menyukai sang raja muda. Apalagi raja tersebut menderita penyakit kulit yang parah, bahkan Padtbrugge menyebutnya lazerij, yang kemudian dikutip pula oleh Gubernur Jenderal Cornelis Speelman 19 Maret 1683.

Namun, Komandan Garnisun Tagulandang Sersan Joannes van der Linden menyerahkan kepada Padtbrugge surat yang berisi kehendak terakhir President Monia tanggal 16 September 1677. Isinya adalah permintaan untuk mempertahankan sang raja muda.

Meski demikian, Padtbrugge tetap menghormati raja muda ini. Seperti kepada raja dan mantri lain di Kepulauan Sangihe atau di Sulawesi Utara dan Gorontalo yang dikunjungi dalam ekspedisinya (16 Agustus-23 Desember 1677); pada hari Rabu 3 November 1677 Padtbrugge menghadiahkan raja muda berbagai tanda mata ‘kehormatan’. Kain bethilles dari Coromandel India model jilbab atau turban, selimut dari Surats India, salpicados, parcalla putih dari Coromandel, dan topi coddebeij dari Normandia. Termasuk mantri bobato (rijksgrooten), kepada dua orang Jogugunya (8 ellen sergie merah), Kapitein Laut (3 ellen sergie merah), Hukum (2 ps cheuvonys putih), Kapitein dan Sangaji (4 ps cheavonys putih).

Untuk pemecahan masalah raja, solusi yang ditawarkan oleh Gubernur Padtbrugge kepada Jogugu Totuhu adalah raja yang masih muda dan belum berpengalaman, akan tinggal dan dididik di Benteng Malayu yang menjadi tempat kediaman Gubernur Maluku di Ternate. Lamanya, setidaknya selama dua tahun.

Raja muda, menurut Padtbrugge, akan ‘dijinakkan dan ditundukkan’ selagi masih muda, sebelum terlambat. Sehingga, nanti akan layak memerintah. Selain itu, penyakitnya akan diobati.

Gubernur Jenderal Rijcklof van Goens 13 Februari 1679 mencatat perawatan terhadapnya. Sedangkan Gubernur Jenderal Cornelis Speelman 19 Maret 1683 mengungkap penyakit Raja Tagulandang telah disembuhkan. Di Ternate, ia diajarkan dalam agama Kristen bersama Raja Tabukan Jacobus Marcus Lalero yang tahun sebelumnya mengganti ayahnya Fransiscus Makaampo.

Didikan dan pengobatan rupanya berhasil, karena Raja Philip Anthonisz di masa berikut sangat dipujikan para Gubernur Maluku.

Model pendidikan kepadanya, tahun 1687 telah diterapkan pula pada putera mahkota Siau Pangeran Xavier (Jacobus Xavier), anak Raja Fransisco Xavier (Don Francisco Xavier Batahe) yang berusia 9 tahun. Ia dikostkan di rumah Gubernur Maluku Johannes Cops di Ternate hingga usia 14 tahun, ketika dilantik sebagai Raja Siau di Ternate 1692.

Awal tahun 1684, untuk penobatan secara resmi, Raja Philip Anthonisz yang bergelar Aralungnusa bersama bobatonya berangkat ke Ternate. Ia meminta persetujuan Gubernur dan Direktur Maluku Jacobus Lobs untuk melantiknya.

Gubernur Lobs memanfaatkan peluang tersebut agar Raja Tagulandang meneken kontrak baru. Maka, bertempat di Kastil Orange Ternate tanggal 29 Juni 1684, Raja Philip Anthonisz meneken kontrak berisi 19 pasal dengan Lobs sebagai wakil dari Gubernur Jenderal Joannes Camphuys. Dengan demikian pula, Philip Anthonisz dinobatkan sebagai Raja Tagulandang.

Bobato yang ikut bertanda pada kontrak tersebut adalah Jogugu Joan Abbema dan Manuel Fransen serta Sangaji Mathias dan Frans Clasen.

Raja Philip Anthonisz membangun gereja yang baik serta pemeliharaannya di Tagulandang. Ia pun mengembangkan sekolah, dipimpin guru muda yang tahun 1683 telah dilatih di Ternate. Salah satu dari 7 guru asal Sangihe hasil didikan Ternate itu, yakni Francisco Matbons ditempatkan di Minanga. Sekolah di Tagulandang tahun 1689 memilki 117 siswa, sementara di Minanga 40 anak.

Gubernur Jenderal Joannes Camphuys memuji Raja Philip Anthonisz. Dalam missive 26 Maret 1691, Camphuys menyebut sang raja telah melakukan yang terbaik. Ia melakukan perbaikan Kastil Orange dan bangunan lain di Ternate.

Pos militer Kompeni di Tagulandang tahun 1691 itu dipimpin oleh Kopral Jacob Jojeus. Sejak tahun 1682 garnizun Tagulandang tinggal dipimpin oleh komandan setingkat kopral.

Tahun 1695, Tagulandang dicatat memiliki 3 orang guru di dua sekolah, serta dua gereja dengan 1.764 orang Kristen, 148 murid dan 53 anggota sidi. Kemudian terjadi ‘penurunan’, karena Ds.Arnoldus Brands tahun 1705 mencatat hanya satu gereja dan satu sekolah di Tagulandang, dengan penduduk Kristen di negeri Tagulandang sebanyak 1.590 orang dan 18 anggota sidi, sementara di Minanga terdapat 320 orang Kristen dan 7 anggota sidi. Jumlah siswa 150 anak, dengan sekolah di Tagulandang 130 murid.

Tagulandang di masa Raja Philip Anthonisz, seperti Siau, Tabukan, Kandhar (Kendahe), Taruna (Tahuna) dan Manganitu memasok kepada Kompeni Belanda ratusan kendi minyak kelapa. Kalau ditotal bersama-sama berjumlah tiga ribuan, termasuk pasokan kapur dan kayu. Bahkan, di tahun 1682 penyetoran minyak kelapa mencapai puncaknya sebanyak sepuluh ribu kendi berasal ketiga pulau tersebut.

REBUTAN TAHTA

Tanggal 14 Maret 1715 Raja Philip Anthonisz meninggal dunia, seperti dicatat surat resmi Gubernur Jenderal Christoffel van Swoll 28 November 1715. Terjadi kekosongan pemerintahan, sehingga ditunjuk mantri utama, yakni Jogugu Manuel Fransz, dibantu Kapitein Laut Martijn Babole (Bawole?) untuk mengemudikan kerajaan.

Masalah suksesi Tagulandang sampai berlarut-larut. Van Swoll mencatat 30 November 1716 kedatangan para kepala Tagulandang di Ternate menyoal pengangkatan raja. Kemudian 30 November 1717 ia menyebut adanya saran tertulis berbahasa Melayu dari Raja Siau (Daniel Jacobsz bergelar Lehintundali), Raja Kaidipang (Willem Korompot) dan Raja Tabukan (Jacobus Marcus Lalero) ketika berada di Ternate tentang pemilihan Raja Tagulandang.

Pengganti van Swoll, Gubernur Jenderal Hendrik Zwaardecroon dalam missive 6 Desember 1718 mengungkap pemerintahan Tagulandang masih dijalankan sementara oleh Jogugu Manuel Fransz (Fransen). Sang Jogugu kelak dinyatakan Zwaardecroon 30 November 1722 sebagai tidak dapat diandalkan.

Dalam surat Zwaardecroon 30 November tersebut, diungkap pula penunjukan Pangeran Philip Anthonisz Makaampo anak Pangeran Tabukan Mattheus Makaampo dan cucu Raja Fransiscus Makaampo, sebagai Raja Tagulandang yang baru.

Namun, ternyata pemilihan Makaampo tidak dikehendaki oleh penduduk Tagulandang. Karena mereka lebih menginginkan Pangeran Philip Ratumaniki atau Rattemaniki atau ditulis pula Ratimanikis sebagai raja.

Siapa Pangeran Philip Rattemaniki tidak ada data penjelasan. Tapi, pasti adalah kerabat dekat mendiang Raja Philip Anthonisz dan berhak pula duduk di tahta Tagulandang. Kemungkinan besar adalah kemenakan.

Begitu pun tidak ada data resmi yang menyamakan Pangeran Philip Ratumaniki, dengan Johannis Anthonie (Anthonisz) berjuluk Manihise atau dalam tradisi Tagulandang dikenal dengan nama Johannis Batahi Jacobus Manihise, putra bekas Raja Siau Jacobus Raramo (Raramenusa) dengan saudara wanita Raja Philip Anthonisz bernama Belisehiwu. Kakak Raja Siau Daniel Jacobsz ini banyak dihadiskan berkuasa di Tagulandang sebagai pengganti Raja Philip Anthonisz.

Tapi, julukan Manihise memang punya kemiripan dengan nama Ratumaniki atau Ratimanikis dalam dokumen resmi Belanda yang ada.

Surat Zwaardecroon tanggal 28 Maret 1724 masih menyebut pertanyaan menyangkut suksesi Tagulandang di antara Pangeran Philip Ratumaniki atau Pangeran Philip Makaampo yang belum diputuskan.

Bahkan Ratumaniki dan Makaampo pun, diungkapkannya, sama-sama memperebutkan tahta Tabukan, sepeninggal Raja Jacobus Marcus Lalero (Dalore). Keduanya mengklaim berhak menjadi rajanya.

Jalan tengah kemudian diambil oleh Kompeni Belanda. Pangeran Philip Anthonisz Makaampo 10 Februari 1724 dilantik menjadi Raja Tabukan menggantikan pamannya Jacobus Marcus Lalero.

Sementara Pangeran Philip Ratumaniki tanggal 17 Agustus 1724 diangkat sebagai Raja Tagulandang dengan meneken kontrak baru.

Menurut surat Zwaardecroon 30 November 1724, pengangkatan Pangeran Philip Ratumaniki tersebut setelah hampir 11 tahun Tagulandang tanpa seorang raja. Raja Philip Ratumaniki kemudian memerintah dengan mulus. Tahun 1726 Gubernur Jenderal Mattheus de Haan melaporkan Raja Tagulandang membayar 12 musket (senapan) dengan 576 kendi minyak kelapa.

Namun, jabatan Raja Philip Ratumaniki awal Oktober 1733 dibekukan. Gubernur Jenderal Dirk van Cloon 22 Desember 1733 menyebut Raja Tagulandang ditangguhkan jabatannya selama satu setengah tahun karena masalah 75 orang budak. Pemerintahan untuk sementara waktu diserahkan kepada Kapitein Laut.

Ketika itu, raja-raja di Sangihe, Siau, Tagulandang hingga di pantai barat laut Sulawesi banyak bersengketa soal budak.

Ternyata, penangguhan jabatan Raja Philip Ratumaniki tidak berlangsung lama. Surat resmi dari Ternate kepada rijksgroten (mantri) Tabukan mengembalikan martabat dan kehormatan rajanya pada 27 Januari 1734. Raja Philip Ratumaniki meninggal tahun 1754. Missive Gubernur Jenderal Jacob Mossel 31 Desember 1754 mencatat terpilihnya Kapitein Laut Andries Tamarol sebagai Raja Tagulandang menggantikannya.

Andries Tamarol dilantik resmi menjadi Raja Tagulandang tanggal 16 Agustus 1754. Ia meneken kontrak baru dengan Kompeni Belanda 9 April 1755. Sepeninggalnya, Andries Tamarol digantikan anaknya Cornelis Tamarol yang naik tahta 20 Juni 1782 dengan meneken bevestiging dan pembaruan kontrak yang dibuat ayahnya tahun 1755. (Bersambung ke Bagian II)

Raja Philips Jacobsz naik tahta menggantikan raja Cornelis Tamarol tahun 1792. Ia berasal dari Siau, dihadis sebagai cucu Raja Siau Daniel Jacobsz. Ketika Kompeni Inggris (East India Company) berkuasa di Keresidenan Manado, Raja Jacobsz meneken kontrak dengan Kompeni Inggris 25 Maret 1812.

Kemudian kontrak baru dengan pemerintah Hindia-Belanda yang menggantikan Kompeni Belanda 4 Agustus 1818. Penggantinya di tahun 1820 adalah anaknya, Johannis Philips Jacobsz yang meneken kontrak politik pada 12 April 1828. Berikut memerintah anak Johannis, yakni Frederik Philips Jacobsz.

Tahun 1825, Tagulandang yang berada sekitar 16 mil dari ibukota Manado, dicatat E.de Waal terdiri atas tiga negeri besar. Tagulandang di sebelah barat, tempat kedudukan raja, lalu Haas di timur dan Minanga di bagian utara.

Ibukotanya, negeri Tagulandang terbagi atas tiga kampung, yakni: Tagulandang, Malio-mara (Balahumara) dan Bakula (Bakulaihi). Sedang di wilayah jajahannya di Kepulauan Talaud, dicatat hanya satu negeri, yakni Pulutan di Pulau Karakelang yang dominan dimiliki kerajaan Tabukan. Itu pun, hanya setengah bagian Pulutan.

Kepemilikan Tagulandang atas Pulutan dicatat pula hanya separuh negeri dalam raport 5 Januari 1826 dari Gecommitteerde Arnoldus Johannes van Delden ketika berkunjung ke Karakelang (van Delden kelak Sekretaris dan pejabat Residen Manado).

Gunung utama Ruang atau Ruwang yang ditulisnya Duwang, sekitar satu jam sebelah barat Tagulandang, di pulau senama, terus-menerus mengeluarkan asap. Erupsi Gunung Ruang terakhir, terjadi tahun 1808, menghancurkan semua rumah, kebun dan pepohonan di sekitarnya, termasuk negeri tua Tagulandang. Meski tidak sampai jatuh korban jiwa.

Penduduk Tagulandang tahun 1825 itu sebanyak 1.132 orang, sekitar 300 laki-laki dan sisanya perempuan dan anak-anak.

Di bawah raja, rang dan titel para kepala, seperti di Siau dan kerajaan lain di Kepulauan Sangihe ketika itu, adalah President Raja, Jogugu yang terdiri 2 atau 3 orang, President Jogugu, Kapitein Laut 5 sampai 6 orang; Hukum Majoor 2 sampai 3 orang, Hukum 5 sampai 6 orang, Sadaha Negeri 1 orang, Kapitein Bicara 3 sampai 4 orang, Sangaji 3 sampai 10 orang, Kimelaha 5 sampai 6 orang dan Sawuhi.

Selain kepala bobato, masih ada kepala dengan gelar Sahada Kecil 3 sampai 4 orang, Sabandar 1 sampai 2 orang, Jurubahasa 1 sampai 2 orang, Marinjo Bicara 3 sampai 4 orang, Marinjo Balla 3 sampai 4 orang, serta 3 sampai 14 Marinjo.

Kemudian ada pula perwira dan serdadu yang bertugas mengatasi pemberontakan atau mengejar bajak laut atau memimpin kegiatan sipil lain. Majoor 3 sampai 4 orang, Kapitein Majoor 1 orang, Kapitein Raja 2 sampai 3 orang, Kapitein Prang 6 sampai 8 orang; Kapitein 10 sampai 12 orang, Luitenant 10 sampai 12 orang, Afferissen 6 sampai 8 orang, Serjant-Majoor 3 sampai 4 orang, serta Korporal 4 sampai enam orang. Tidak aneh, sebut de Waal, dalam beberapa negeri bisa ada 150 orang bobato.

Raja pun, memiliki sejumlah dayang terdiri gadis-gadis muda, putri orang kaya. Mereka bertugas menjaga jenasah ketika seseorang dari keluarga kerajaan meninggal. Raja Tagulandang di tahun 1825 itu memiliki 30 pria dan wanita muda dari negeri yang bekerja untuknya setiap hari. Mereka berkewajiban memberi makan, dan dikenal sebagai budak negeri.

BENCANA RUANG

Tanggal 2 September 1854, putra Raja Frederik, yakni Lucas Jacobsz naik tahta Tagulandang. Di Manado, bersama mantrinya ia meneken kontrak baru dengan Belanda diwakili Residen Casparus Bosscher 12 November 1860.

Kontrak terdiri 27 artikel (pasal) mengatur hubungan dan kewajiban raja serta mantrinya. Klausal utama adalah Tagulandang sebagai milik Belanda dan dengan demikian mengakui Raja Belanda dan pemerintah Hindia-Belanda sebagai penguasa tertinggi. Karena itu pemerintah Hindia-Belanda berhak untuk memecat raja dan menunjuk penggantinya setelah berkonsultasi mantri (rijksgrooten) yang terdiri president raja, jogugu dan kapitein laut.

Dalam hal kematian raja, Residen Manado harus segera diberitahu, dan pemerintahan sementara dipegang president raja menunggu penunjukan raja baru oleh gubernemen (pemerintah).

Penduduk Tagulandang pun terhitung sejak Januari 1861 harus membayar pajak sebesar 1 gulden tiap rumah tangga per tahun, yang dapat dibayar tunai atau diganti minyak, tripang, karet, kakao, kopi dan lain-lain. Untuk sementara waktu, besaran pajak Tagulandang ditetapkan seratus gulden yang harus dibawa raja secara pribadi ke Manado.

Sepersepuluh total pajak tersebut jadi insentif raja dan mantrinya. Dengan pembagian untuk raja 3/10, president raja 2/10, jogugu 1/10 dan kapitein laut 4/10. Para mantri yang ikut bertanda (sesuai tulisan) adalah President Raja Dirk Jacobsz, President Jogugu K.S.Matheous, Kapitein Laut Ernst Mongonto, Hukum Majoor J.S.Jadoding dan Kapitein Bicara S.L.Ohonanmeng. Dua pejabat tidak terbaca namanya yakni jogugu dan kapitein laut lain.

Raja Lucas Jacobsz masih pula meneken kontrak 21 Juli 1864 dengan Residen Willem Christiaan Happe.
Masa memerintahnya, Johann Friedrich Kelling, Zendeling dari Gossnersch Zendingvereeniging (kemudian Sangi en Talauer-comite) asal Brandenburg Jerman tiba di Siau 15 Juli 1856, lalu mulai bekerja di Tagulandang. Ia bertugas hingga meninggal dunia di Tagulandang 13 Agustus 1900.

Tahun 1856 di Tagulandang terdapat tiga sekolah. Sekolah Gubernemen di negeri Tagulandang dengan 42 murid (tahun 1854 77 murid) dipimpin guru A.Mattheus. Sekolah Negeri di Haas dengan 19 murid dipimpin guru F.Mattheus (tahun 1854 70 murid), dan Sekolah Negeri (tweede school) di Minanga dengan 24 murid, dipimpin guru J.M.Lalongkang (tahun 1854 60 murid).

Di tahun 1871, Sekolah Gubernemen di Tagulandang telah dipimpin guru J.Sondag (lalu J. Bawole). Sondag sendiri menggantikan S. Bawole. Sekolah Gubernemen Haas dengan guru J. Makasihi sejak 1866, dan Sekolah Gubernemen Minanga dipimpin guru S. Ponto sejak 1861.

Residen Manado Albert Jacques Frederic Jansen dalam raport 12 Agustus 1857 mencatat wilayah Tagulandang di Pulau Karakelang, yakni Pulutan terdiri atas negeri Dahan, Kalumu dan Bohonbaru. Yang unik, para kepalanya memakai gelar raja. Negeri Pulutan bahkan dengan dua raja bernama Welembuntu dan Selehan, di bawah kuasa kerajaan Tagulandang. Sementara Siau juga mengangkat kepala di Pulutan dengan nama Raja Bohanbitu.

Negeri lain yang diklaim Tagulandang, yakni Dahan dengan raja bernama Sengade, dan negeri Nunu dengan raja bernama Paleto atau Papalapu. Sementara negeri Kalumu dipimpin seorang bergelar Kassielieratu.

Raja Lucas Jacobsz meninggal 3 Maret 1871 dengan tubuh tidak ditemukan ketika terjadi bencana alam berupa letusan gunung api di Pulau Ruang, yang menimbulkan terpaan ombak dahsyat (tsunami setinggi 14 depa); menyapu dan menghanyutkan seisi ibukotanya yang berlangsung malam hari sekitar pukul delapan. Tanda pertama dari aktivitas gunung tersebut dari pantauan Zendeling Kelling, sudah terdeteksi paruh akhir bulan Februari, meski kemudian tenang selama 14 hari.

Penduduk Tagulandang ketika kejadian sekitar 3.000 jiwa (tahun 1862 berjumlah 3.114), bermukim di tiga negeri besar Haas, Minanga dan Tagulandang, serta dua negeri kecil Mulingan dan Bulangan.

Negeri Tagulandang, ibukota, dengan sekitar 1.000 jiwa yang terdiri atas tiga kampung: Tagulandang, Bakulaihi dan Balahumara hancur. Selain raja dan beberapa kepala penting, total 416 orang kehilangan nyawanya dalam peristiwa tersebut. Korban terbanyak terjadi di kampung Tagulandang. Dari sekitar 500 penduduk, 277 orang tewas akibat tersapu tsunami.

Perkebunan dan tanaman penduduk pun rusak parah, termasuk banyak rumah penduduk. Bangunan gereja, juga sekolah dan rumah Zendeling Kelling ikut rusak, meski tidak sampai hancur karena berada di tempat ketinggian di ujung utara kampung. Zendeling Kelling berjasa memimpin banyak upaya pertolongan ketika kejadian dengan dibantu 30 orang lainnya.

Mengisi kekosongan pemerintahan, setelah musyawarah, pada tanggal 1 April 1871 Jogugu Christijan (Christiaan) Mattheosz yang selamat dari bencana, ditunjuk menjadi pemangku fungsi raja. Musyawarah tersebut dihadiri Kontrolir F.S.A.de Clercq yang dikirim khusus oleh Residen Manado untuk melakukan inspeksi akibat kerusakan letusan Gunung Ruang.

Christijan Mattheosz kemudian dipilih sebagai raja 23 Januari 1875, dan dilantik Residen Manado Mr.Samuel Corneille Jan Wilhelm van Musschenbroek di Manado sebagai Raja Tagulandang dengan meneken acte van verband dan bevestiging tanggal 6 Agustus 1875. Beslitnya dari Residen Manado 7 Oktober 1874 nomor 154, dan peneguhan dari Gubernur Jenderal J.W.van Lansberge 24 Oktober 1876 bernomor 54.

Raja Christijan Mattheosz memerintah hingga tahun 1885. Ia digantikan oleh Raja Laurens Jacobs, dari dinasti Jacobs. Namun, Raja Laurens Jacobs memerintah singkat sekali, karena meninggal dunia. Namanya tidak pernah tercatatkan di almanak resmi pemerintah Hindia-Belanda.Tapi disebut jelas pada akte konfirmasi dari Raja Salmon Bawole.

MINTA BERHENTI

Salmon Bawole dipilih menggantikan Raja Laurens Jacobs yang meninggal. Pertama pada tanggal 24 November 1885 di Taruna (Tahuna) bersama mantrinya ia meneken kontrak politik. Kemudian pelantikannya di Tagulandang dengan acte van verband dan bevestiging 28 November 1885.

Untuk pertama kalinya, ia diberikan gelar kebesaran Paduka Raja. Raja Salmon Bawole baru diteguhkan dengan turunnya beslit dari Gubernur Jenderal Hindia-Belanda O. van Rees 6 September 1888.

Di kontrak 29 pasal dengan Residen Jhr.Johannes Cornelis Wilhelmus Adrianus van der Wijck 24 November 1885, yang juga telah melantiknya sebagai raja, Tagulandang kembali ditegaskan sebagai milik Belanda dan dipinjamkan kepada Salmon Bawole.

Total pajak Tagulandang masih tetap sama seperti kontrak 1860, yakni 100 gulden per tahun, dengan besaran 1 gulden tiap rumah tangga atau dipertukarkan barang produksi. Begitu pun persentase hasil pajak untuk raja dan mantri masih sama, meski tanpa jatah untuk jogugu.

Dengan kontrak tersebut, perdagangan budak pun dilarang secara resmi, termasuk mengimpor atau mengekspornya. Begitu pun dilarang melakukan pelecehan terhadap orang-orang bebas atau orang merdeka (bekas budak) dan anak-anak mereka.

Raja sendiri masih menerima upah dari pungutan zeepas, tapi, dibatasi pada variasi 5 sampai 12 gulden untuk jenis kapal kora-kora dan sopeh, serta 0,50 sampai 5 gulden untuk klas lloto (bloto), tombilang dan londeh. Dari penangkapan ikan, raja berhak mendapatkan sirip dari semua hiu yang ditangkap.

Kemudian, sangat dilarang di kalangan penduduk untuk pergi memancing tripang di Pulau Pasige, karena menjadi milik raja. Izin dapat diberikan oleh raja pada pembayaran 10 sampai 12 gulden.

Penduduk pun harus memberikan raja setiap tahun dari setiap kebun satu gantang padi dan satu kula minyak. Raja berhak atas 25 orang pekerja pinontol per hari. Untuk president raja dibatasi 10 pria, jogugu 7 pria dan setiap kapitein laut 2 orang tiap harinya. Pekerja untuk raja wajib mendayung perahu ketika dia bepergian.

Di masa Raja Salmon Bawole, dengan keputusan Residen Manado Marinus Cornelis Emanuel Stakman dalam pertemuan dengan raja-raja Sangihe dan para kepala Talaud di Lirung 15 September 1889, daerah taklukan Tagulandang di Pulau Karakelang dibentuk sebagai satu distrik (Pulutan).

Distriknya dibagi dua wilayah jogugu yakni Pulutan dan Lehang, dengan Jogugu Pulutan bertitel President, sementara kepala kampung seragam bertitel kapitein laut. Keputusan tersebut untuk mengakhiri pemakaian dan penjualan banyak gelar (disebut Residen Jansen harga pangkat) oleh para raja terhadap kepala-kepala di Talaud.

President Jogugu di Pulutan ketika itu adalah Sasohlok dan Jogugu Lehang bernama Ralendeng. Kejoguguan Pulutan mencakupi 4 kampung: Pulutan, Bawalanga, Bune dan Bawangbaru (Bowongbaru). Sementara kejoguguan Lehang terdiri kampung Lehang, Alumu dan Aloh.

Raja Salmon Bawole masih meneken tambahan kontrak 17 Oktober 1890 dengan Residen Stakman. Lalu 28 September 1894 dan 26 November 1899, masing-masing dengan Residen Eeltje Jelles Jellesma.

Dengan kontrak terakhir (meski resminya mulai berlaku 1895) penduduk Tagulandang berusia 18 tahun ke atas mesti membayar pajak rumah tangga yang juga disebut Hasil sebesar 2,50 gulden per tahun dan untuk penduduk di wilayah yang ada di Talaud 1 gulden. Total pajak Tagulandang adalah 3.476 gulden di tahun 1895. Antaranya dari penduduk Pulutan 108 gulden dan Lehang 145 gulden.

Raja dan mantri tetap memperoleh sepersepuluh bagian pendapatannya. Persentase untuk raja 3/10, jogugu 2/10 dan kapitein laut 5/10.

Penduduk Landschap Tagulandang tahun 1900, sebanyak 6.000 jiwa, dengan 3.306 orang Kristen. Di Pulau Biaro, dihuni sekitar 700 penduduk, dipimpin kepala, seorang Kapitein Laut.

Raja Salmon Bawole kemudian minta berhenti. Permintaannya disetujui dengan beslit gubernemen Hindia-Belanda 28 April 1901 nomor 24.

Laurentius Manuel Tamara, terpilih bulan Agustus 1901 menggantikan Salmon Bawole. Ia dilantik di Tagulandang oleh Kontrolir Afdeeling Sangi-en Talauereilanden Hendrik Frederik Nikolaas Roskott mewakili Residen Manado, sebagai raja dengan meneken akte van verband tanggal 24 Maret 1902, dan memperoleh pengukuhan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda W.Rooseboom dengan beslit 12 Juni 1902 nomor 39. Gelarannya adalah Paduka Raja. Ia telah duduk sebagai anggota Landraad Manado sejak 7 April 1889.

Landschap Tagulandang dalam tambahan kontrak 3 Desember 1901 yang diteken Raja Laurentius Tamara terdiri Pulau Tagulandang, Dikai, Pasige, Ruwang, Biaro, Salangka, Seha, Sehakadio dan Tanungkeoang.

Sementara di Kepulauan Talaud kejoguguan Pulutan dan Lehang, serta dua pelabuhan Tagulandang dan Minanga (seperti disebut dalam kontrak November 1899), dimana pengaturan pelabuhan, polisi pelabuhan dan hak untuk memungut bea pelabuhan diambilalih pemerintah kolonial.

Raja Laurentius Manuel Tamara meneken kontrak tambahan dengan Kontrolir Sangi-en Talaut- eilanden Cornelis Antoon Nieuwenhuijsen 30 November 1905. Penduduk di Tagulandang yang berusia 18 tahun ke atas tambah dibebani pajak sebesar 4 gulden, sementara di Talaud tetap 1 gulden per tahun.

Kenaikan pajak terhitung 1 Januari 1905, dari semula hanya 2,5 gulden itu, karena masing-masing wajib pinontol diharuskan membayar tambahan pajak berupa uang pokok sebesar 1 gulden per tahun yang disimpan oleh Kontrolir di Taruna. Kemudian pula uang kas (wangkas) 0,25 gulden yang disimpan kontrolir pula sebagai kas landschap (rijkkas). Dari sini kelak, raja dan mantri utamanya digaji.

Sebaliknya pelayanan pinontol untuk raja dan jogugu (tidak ada lagi president raja) dibatalkan. Terkecuali dalam pembangunan dan pemeliharaan rumah tinggal dari raja dan mantri, masih tetap dibantu oleh penduduk yang tidak dibayar. Juga dalam perjalanan dinas, mereka dibantu termasuk sebagai kuli dan pendayung dalam pekerjaan yang tidak dibayar.

Hanya kapitein laut yang tetap memiliki sejumlah pinontol yang ditentukan banyaknya oleh Residen Manado. Jumlahnya juga tidak kurang dari 2 dan tidak lebih dari 5 orang tergantung banyaknya wajib pinontol dari kampung bersangkutan.

Total pajak Tagulandang di tahun 1906 adalah 6.982 gulden. Sangat memberatkan rakyat, meski tergolong paling sedikit dibanding kerajaan lain yang ada di Kepulauan Sangihe.

Raja Laurentius Tamara masih meneken korte verklaring (pernyataan singkat) uniform model 16 November 1910 bersama mantrinya. Dengan deklarasi (verklaring) 15 Mei 1912 klaim dan wilayah Tagulandang yang berada di Kepulauan Talaud berakhir. Dua wilayahnya, Pulutan dan Lehang, diserahkan kepada pemerintah Hindia-Belanda yang kemudian memasukkan ke dalam kejoguguan Zuid Karakelang (Karakelang Selatan).

Demikian pun dengan wilayah taklukan dari kerajaan Siau, Tabukan, Kandhar-Taruna dan Manganitu yang ada di Kepulauan Talaud. Semua wilayah tersebut kelak disatukan menjadi Landschap Kepulauan Talaud (Talaud-eilanden), dipimpin Dewan Jogugu (raad van djogoegoe atau landsgrooten) 27 Maret 1916, kemudian seorang Raja sejak 8 September 1921 ketika Julius Sario Tamawiwij dilantik menjadi Raja pulau-pulau Talaud dengan meneken akte van verband.

Seperti Raja Salmon, Raja Laurentius Manuel Tamara minta berhenti, dan disetujui gubernemen Hindia-Belanda 17 September 1912 dengan beslit nomor 23. Penggantinya adalah Cornelius Tamalero(h), yang sementara menjabat sebagai Jogugu Minanga.

Cornelius Tamalero (namanya sering ditulis pula Tamarelo) mulai memerintah Tagulandang sejak tanggal 1 November 1912 setelah meneken korte verklaring model seragam. Ia memperoleh pengukuhan dari Gubernur Jenderal A.F.W.Idenburg dengan beslit 1 April 1913 nomor 23. Gelarannya adalah Paduka Raja.

Di masanya, tanggal 29 Mei 1914 Gunung Ruang kembali meletus. Selain lava, melemparkan material batu dan debu. Akibatnya merusak hampir semua rumah di Tagulandang. Lebih seratus rumah dilaporkan roboh. Raja Cornelius Tamalero mengikuti jejek dua raja yang digantikannya. Setelah 5 tahun memerintah, ia minta berhenti, dan disetujui bulan Februari 1917.

Raja Siau Anthonie Jafet Kansil Bogar ditunjuk Residen Manado sebagai pemangku sementara Raja Tagulandang. Meski yang resmi menjalankan pemerintahan sehari-hari di Tagulandang adalah Jogugu Johannis Manosoh.

Ketika meninggal 12 November 1918, Raja Kansil Bogar digantikan saudaranya A.D.Laihad, Jogugu Ulu yang juga memangku sementara posisi Raja Tagulandang. Ia menjabat hingga 7 Februari 1921 ketika digantikan Lodewijk Nicolaas Kansil, juga untuk sementara bertanggungjawab menjalankan fungsi Raja Tagulandang.

Setelah lebih lima tahun tanpa raja, Hendrik Philips Jacobs, keturunan dinasti Jacobs, dilantik menjadi Raja Tagulandang 8 Desember 1922 dengan meneken korte verklaring model seragam. Seperti raja-raja lain ia memperoleh gelaran khas Paduka Raja.

Ia memperoleh pengukuhan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda D.Fock 17 Juni 1923 nomor 12.
Raja Hendrik Philips Jacobs kelak merangkap sebagai pemangku sementara Raja Siau April 1929 hingga 16 September 1930, setelah pengasingan Raja Lodewijk Nicolaas Kansil untuk masa empat tahun di Parigi Sulawesi Tengah.

Raja Hendrik Philips Jacobs terkenal ketika itu karena menjadi salah satu dari 3 anggota Majelis Adat (Adat-rechtbank) yang tahun 1929 menyidangkan perkara Raja Kansil bersama Raja Kandhar-Taruna Christiaan Ponto dan Raja Tabukan Willem Alexander Sarapil.

Raja telah memperoleh gaji dari uang kas onderafdeeling sebesar 350 gulden per bulan (dikorting 17 persen). Masih ditambah tunjangan untuk biaya perjalanan dan akomodasi. Selain raja, Jogugu Minanga memperoleh gaji termasuk ongkos perjalanan dan akomodasi.

Di Tagulandang tidak ada lagi jabatan mantri, selain satu jogugu tersebut. Kepala kampung yakni kapitein laut tetap memperoleh upah dari tagihan pajak.

Sejak tahun 1921 Zendeling Tagulandang adalah W.Grau dari Sangi en Talauer-comite. Tanggal 7 Oktober 1924 ia hilang di laut dalam perjalanan ke Pulau Biaro bersama Penolong Injil Tiendas berasal Tomohon.

Tanggal 25 Agustus 1930 untuk jasa pengabdiannya, Raja Hendrik Jacobs menerima penghargaan bintang emas kecil (kleine gouden ster) voor trouw en verdienste.

Masanya, sejak awal 1930-an di Tagulandang berkembang pergerakan kebangsaan yang berhembus dari Siau, di bawah Gustaf Ernest Dauhan dengan PNI kemudian Partai Indonesia (PI atau Partindo). Melalui berkala ‘Pertimbangan’ yang dipimpinnya, Dauhan bersengketa dengan Raja Tagulandang yang menolak keberadaan Partindo di Tagulandang.

Persoalan kemudian berbuntut hingga ke pengadilan. Dengan tuduhan menghasut dan menghina raja, Dauhan pada Mei 1934 sampai dihukum penjara satu tahun oleh pengadilan kolonial.

Raja Hendrik Philips Jacobs berhenti atas permintaan sendiri awal bulan Maret 1936. Anaknya Willem Philips Jacobs menggantikannya. Namun, posisinya sebagai akting (waarnemend) raja atau regent atau wakil raja.

Kebijakan pertama pejabat raja baru di awal tahun 1939 adalah melarang lewat ‘titah raja’ lebih sepuluh ribu penduduknya mengkonsumsi gula dan teh, karena pertimbangan penghematan.

Kue kering pun ditabukan apabila disiapkan dari tepung. Disarankan pada perayaan pesta oleh penduduk cukup dengan menyediakan lemper dan sejenisnya, sementara untuk ulang tahun sekedar minum. Menu pokok yang diresepkan adalah kiha.

Kondisi ekonomi Tagulandang saat itu memang parah, setelah beberapa tahun terakhir harga kopra anjlok hingga tingkat terendah. Sementara penduduk dituntut harus membayar pajak.

Tapi, justru banyak suratkabar di Batavia (Jakarta) mengkritik kebijakannya secara pedas. Pejabat raja disebut terlalu khawatir dan bertindak demikian untuk lancarnya pemasukan pajak dari penduduk. Sementara di seluruh tanah jajahan ketika itu tengah gencar dianjurkan penduduk untuk lebih banyak mengkonsumsi gula dan teh.

Penduduk Landschap Tagulandang dicatat Ensiklopedia Hindia-Belanda 1939 sebanyak 10.967 pribumi, 433 Cina, 1 timur asing (vreemde oosterling), total 11.401 jiwa. Di Pulau Biaro, terdapat tiga kampung, yakni Biaro, Karungo dan Buang, sementara pulau vulkanik Ruang tidak berpenghuni. Begitu pun dengan Pulau Pasige, tapi sering didatangi nelayan yang mengambil tripang.

Ruas jalan hanya dua di Pulau Tagulandang. Satu di sepanjang pantai, dan satunya di seberang, dari Minanga-Boweleu-Tagulandang. Jalan pesisir antara Tagulandang dan Haas lumayan untuk kendaraan.

Wakil Raja Willem Philips Jacobs ditahan Jepang bersama raja-raja lain dituduh pro-Belanda dan dipancung di Tahuna 19 Januari 1945. Meski ada versi lain pula terjadi 7 Juli 1942, atau juga 9 November 1944. Ikut dibunuh Jepang adalah jogugunya B.L.P.Jacobs.

Paul Adriaan Tiendas, anak Penolong Injil Tiendas, diangkat Jepang menjadi Syutjo (raja) 1944. Kemudian pemerintahan Tagulandang dijalankan Jogugu Hermanus Obed Hamel 1946.