Dirun, kerajaan / P. Timor – prov. Nusa Tenggara Timur

Kerajaan Dirun terletak di P. Timor, kabupaten Belu, prov. Nusa Tenggara Timur.

Lokasi kabupaten Belu

————————

Lokasi P. Timor


* Foto raja-raja sekarang di Timor: link
* Foto raja-raja dulu di Timor: link

* Foto situs kuno pulau Timor: link
* Foto suku Timor: link


Raja kerajaan Dirun (2021)

Alfons adalah Raja Dirun ke-9 karena pakaiannya hampir mirip dengan tetua suku dan beberapa peserta lain dalam upacara nokar ui dan bei gege asu dan di Desa Dirun pada Sabtu (21/7/2018). Hanya posisi duduknya di atas batu yang lebih tinggi di pinggir sesajian bersama deretan tetua adat Dirun.


Tentang kerajaan Dirun

Belu memiliki dua kerajaan induk, yakni Kerajaan Fialaran dan Lamaknen, yang masing-masing menjadi induk bagi sejumlah raja kecil lainnya. Raja Dirun termasuk dalam kerajaan Lamaknen.
Belu hidup dalam empat kelompok suku dan bahasa, yaitu suku Tetum dengan rumpun bahasa Tetun; suku bunaq (sukumarae) berbahasa bunaq; suku Dawan berbahasa Dawan; dan suku Kemak berbahasa Kemak. Kampung adat di Dirun termasuk yang berbahasa bunaq.

– Sumber: https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/penjaga-leluhur-di-tanah-perbatasan-timor

Upacara nokar ui dan bei gege asu digelar untuk meminta restu kepada leluhur karena akan dibangun rumah adat atau uma manaran Dirun.

 


Sejarah kerajaan di pulau Timor

Pulau Timor dihuni sebagai bagian dari migrasi manusia yang telah membentuk Australasia secara lebih umum. Pada tahun 2011, bukti ditemukan pada manusia di Timor Timur pada 42.000 tahun yang lalu, di lokasi gua Jerimalai.
Sekitar 3000 SM, migrasi kedua membawa orang Melanesia. Orang-orang Veddo-Australoid sebelumnya mengundurkan diri saat ini ke pedalaman pegunungan. Akhirnya, proto-Melayu tiba dari Cina selatan dan Indocina utara.

Catatan sejarah paling awal tentang pulau Timor adalah Nagarakretagama abad ke-14, Canto 14, yang mengidentifikasi Timur sebagai pulau di dalam wilayah Majapahit. Timor dimasukkan ke dalam jaringan perdagangan Jawa, Cina, dan India kuno pada abad ke-14 sebagai pengekspor cendana aromatik, budak, madu dan lilin, dan diselesaikan oleh Portugis, pada akhir abad ke-16, dan Belanda, yang berbasis di Kupang, pada pertengahan abad ke-17.

Pulau Timor dijajah oleh Portugis pada abad ke-16; mengklaim pada tahun 1520. Para pelaut Portugis mungkin pertama kali tiba di Timor Timur sekitar tahun 1514. Penjelajah Eropa menemui beberapa kerajaan kecil di awal abad ke-16. Yang paling penting adalah Wehale di Timor Tengah.  Pada waktu itu, lereng-lereng bukit diliputi hutan kayu cendana. Perdagangan kayu cendana sangat menguntungkan, dan pohon-pohon ini saja sudah cukup menjadi alasan bagi orang Portugis untuk mendirikan pos perdagangan. Gereja Katolik juga berminat pada daerah itu dan ingin mengirim para misionaris untuk menobatkan penduduk pribumi. Kedua faktor ini menggerakkan orang Portugis untuk mulai menjadikan pulau ini jajahan mereka pada tahun 1556.
VOC Belanda tiba pada tahun 1640, mendesak Portugis ke Timor Lorosa’e dan bentuk koloni Belanda-Timor.
Pertengkaran antara Belanda dan Portugal akhirnya menghasilkan sebuah perjanjian tahun 1859 dimana Portugal menyerahkan bagian barat pulau tersebut ke Belanda.

Para pemuda membawa bambu runcing menuju Benteng Tujuh Lapis untuk ritual bei gege asu yang meminta restu leluhur di Desa Dirun

Zaman kebangkitan nasional (1900-1942)

Pada masa sesudah tahun 1900, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur pada umumnya telah berubah status menjadi status menjadi Swapraja. Swapraja-swapraja tersebut, 10 berada di Pulau Timor (Kupang, Amarasi, Fatuleu, Amfoang, Molo, Amanuban, Amanatun, Mio mafo, Biboki, Insana). Swapraja-swapraja tersebut terbagi lagi menjadi bagian-bagian yang wilayahnya lebih kecil. Wilayah-wilayah kecil itu disebut Kafetoran-kafetoran.

Zaman pemerintahan Hindia Belanda

Wilayah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu merupakan wilayah hukum dari keresidenan Timor dan daerah takluknya. Keresidenan Timor dan daerah bagian barat (Timor Indonesia pada waktu itu, Flores, Sumba, Sumbawa serta pulau-pulau kecil sekitarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen, Adonara, Solor).

Keresidenan Timor dan daerah takluknya berpusat di Kupang, yang memiliki wilayah terdiri dari tiga afdeling (Timor, Flores, Sumba dan Sumbawa), 15 onderafdeeling dan 48 Swapraja. Afdeeling Timor dan pulau-pulau terdiri dari 6 onderafdeeling dengan ibukotanya di Kupang. Afdeeling Flores terdiri dari 5 onder afdeeling dengan ibukotanya di Ende. Yang ketiga adalah Afdeeling Sumbawa dan Sumba dengan ibukota di Raba (Bima). Afdeeling Sumbawa dan Sumba ini tediri dari 4 oder afdeeling.

Keresidenan Timor dan daerah takluknya dipimpin oleh seorang residen, sedangkan afdeeling di pimpin oleh seorang asisten residen. Asisten residen ini membawahi Kontrolir atau Controleur dan Gezaghebber sebagai pemimpin Onder afdeeling. Asisten residen, kontrolir dan gezaghebber adalah pamong praja Kolonial Belanda. Para kepala onder afdeling yakni kontrolir dibantu oleh pamong praja bumi putra ber pangkat Bestuurs assistant. (Ch. Kana, 1969,hal . 49-51).

Zaman kemerdekaan (1945-1975).

Setelah Jepang menyerah, Kepala Pemerintahan Jepang (Ken Kanrikan) di Kupang memutuskan untuk menyerahkan pemerintahan atas Kota Kupang kepada tiga orang yakni Dr.A.Gakeler sebagai walikota, Tom Pello dan I.H.Doko. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena pasukan NICA segera mengambil alih pemerintahan sipil di NTT, dimana susunan pemerintahan dan pejabat-pejabatnya sebagian besar adalah pejabat Belanda sebelum perang dunia II.
Dengan demikian NTT menjadi daerah kekuasaan Belanda lagi, sistem pemerintahan sebelum masa perang ditegakkan kembali. Pada tahun 1945 kaum pergerakan secara sembunyi-sembunyi telah mengetahui perjuangan Republik Indonesia melalui radio. Oleh karena itu kaum pegerakan menghidupkan kembali Partai Perserikatan Kebangsaan Timor yang berdiri sejak tahun 1937 dan kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Perjuangan politik terus berlanjut, sampai pada tahun 1950 dimulai pase baru dengan dihapusnya dewan raja-raja. Pada bulan Mei 1951 Menteri Dalam Negeri NIT mengangkat Y.S. Amalo menjadi Kepala Daerah Timor dan kepulauannya menggantikan H.A.Koroh yang wafat pada tanggal 30 Maret 1951. Pada waktu itu daerah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah Propinsi Sunda Kecil.


Sejarah kerajaan di pulau Timor

Pulau Timor dihuni sebagai bagian dari migrasi manusia yang telah membentuk Australasia secara lebih umum. Pada tahun 2011, bukti ditemukan pada manusia di Timor Timur pada 42.000 tahun yang lalu, di lokasi gua Jerimalai.
Sekitar 3000 SM, migrasi kedua membawa orang Melanesia. Orang-orang Veddo-Australoid sebelumnya mengundurkan diri saat ini ke pedalaman pegunungan. Akhirnya, proto-Melayu tiba dari Cina selatan dan Indocina utara.

Catatan sejarah paling awal tentang pulau Timor adalah Nagarakretagama abad ke-14, Canto 14, yang mengidentifikasi Timur sebagai pulau di dalam wilayah Majapahit. Timor dimasukkan ke dalam jaringan perdagangan Jawa, Cina, dan India kuno pada abad ke-14 sebagai pengekspor cendana aromatik, budak, madu dan lilin, dan diselesaikan oleh Portugis, pada akhir abad ke-16, dan Belanda, yang berbasis di Kupang, pada pertengahan abad ke-17.

Pulau Timor dijajah oleh Portugis pada abad ke-16; mengklaim pada tahun 1520. Para pelaut Portugis mungkin pertama kali tiba di Timor Timur sekitar tahun 1514. Penjelajah Eropa menemui beberapa kerajaan kecil di awal abad ke-16. Yang paling penting adalah Wehale di Timor Tengah.  Pada waktu itu, lereng-lereng bukit diliputi hutan kayu cendana. Perdagangan kayu cendana sangat menguntungkan, dan pohon-pohon ini saja sudah cukup menjadi alasan bagi orang Portugis untuk mendirikan pos perdagangan. Gereja Katolik juga berminat pada daerah itu dan ingin mengirim para misionaris untuk menobatkan penduduk pribumi. Kedua faktor ini menggerakkan orang Portugis untuk mulai menjadikan pulau ini jajahan mereka pada tahun 1556.
VOC Belanda tiba pada tahun 1640, mendesak Portugis ke Timor Lorosa’e dan bentuk koloni Belanda-Timor.
Pertengkaran antara Belanda dan Portugal akhirnya menghasilkan sebuah perjanjian tahun 1859 dimana Portugal menyerahkan bagian barat pulau tersebut ke Belanda.

 Zaman kebangkitan nasional (1900-1942)

Pada masa sesudah tahun 1900, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur pada umumnya telah berubah status menjadi status menjadi Swapraja. Swapraja-swapraja tersebut, 10 berada di Pulau Timor (Kupang, Amarasi, Fatuleu, Amfoang, Molo, Amanuban, Amanatun, Mio mafo, Biboki, Insana). Swapraja-swapraja tersebut terbagi lagi menjadi bagian-bagian yang wilayahnya lebih kecil. Wilayah-wilayah kecil itu disebut Kafetoran-kafetoran.

Zaman pemerintahan Hindia Belanda

Wilayah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu merupakan wilayah hukum dari keresidenan Timor dan daerah takluknya. Keresidenan Timor dan daerah bagian barat (Timor Indonesia pada waktu itu, Flores, Sumba, Sumbawa serta pulau-pulau kecil sekitarnya seperti Rote, Sabu, Alor, Pantar, Lomblen, Adonara, Solor).

Keresidenan Timor dan daerah takluknya berpusat di Kupang, yang memiliki wilayah terdiri dari tiga afdeling (Timor, Flores, Sumba dan Sumbawa), 15 onderafdeeling dan 48 Swapraja. Afdeeling Timor dan pulau-pulau terdiri dari 6 onderafdeeling dengan ibukotanya di Kupang. Afdeeling Flores terdiri dari 5 onder afdeeling dengan ibukotanya di Ende. Yang ketiga adalah Afdeeling Sumbawa dan Sumba dengan ibukota di Raba (Bima). Afdeeling Sumbawa dan Sumba ini tediri dari 4 oder afdeeling.

Keresidenan Timor dan daerah takluknya dipimpin oleh seorang residen, sedangkan afdeeling di pimpin oleh seorang asisten residen. Asisten residen ini membawahi Kontrolir atau Controleur dan Gezaghebber sebagai pemimpin Onder afdeeling. Asisten residen, kontrolir dan gezaghebber adalah pamong praja Kolonial Belanda. Para kepala onder afdeling yakni kontrolir dibantu oleh pamong praja bumi putra ber pangkat Bestuurs assistant. (Ch. Kana, 1969,hal . 49-51).

Zaman kemerdekaan (1945-1975).

Setelah Jepang menyerah, Kepala Pemerintahan Jepang (Ken Kanrikan) di Kupang memutuskan untuk menyerahkan pemerintahan atas Kota Kupang kepada tiga orang yakni Dr.A.Gakeler sebagai walikota, Tom Pello dan I.H.Doko. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena pasukan NICA segera mengambil alih pemerintahan sipil di NTT, dimana susunan pemerintahan dan pejabat-pejabatnya sebagian besar adalah pejabat Belanda sebelum perang dunia II.
Dengan demikian NTT menjadi daerah kekuasaan Belanda lagi, sistem pemerintahan sebelum masa perang ditegakkan kembali. Pada tahun 1945 kaum pergerakan secara sembunyi-sembunyi telah mengetahui perjuangan Republik Indonesia melalui radio. Oleh karena itu kaum pegerakan menghidupkan kembali Partai Perserikatan Kebangsaan Timor yang berdiri sejak tahun 1937 dan kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Perjuangan politik terus berlanjut, sampai pada tahun 1950 dimulai pase baru dengan dihapusnya dewan raja-raja. Pada bulan Mei 1951 Menteri Dalam Negeri NIT mengangkat Y.S. Amalo menjadi Kepala Daerah Timor dan kepulauannya menggantikan H.A.Koroh yang wafat pada tanggal 30 Maret 1951. Pada waktu itu daerah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah Propinsi Sunda Kecil.

Kerajaan-kerajaan di Timor tahun 1900

Kerajaan-kerajaan Timor dulu


Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: