Tata pemerintahan Majapahit

Sumber: https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/java-today/majapahit-kerajaan/tata-pemerintahan-majapahit/
—————–
Majapahit adalah kekuasaan maritim yang berlokasi di Jawa Timur dan diduga pernah menjadi satu dari kerajaan terbesar di kawasan Nusantara oleh teritorialnya yang meliputi kawasan Indonesia dari abad ke-13 hingga abad ke-16.

I. Kawasan
Kawasan Majapahit terbagi dalam dua kelompok:
– Bhumi Majapahit: ibukota Majapahit.
– Provinsi pusat: daerah administratif yang diatur keluarga kerajaan. Pada awal abad ke-14, Majapahit memiliki 11 provinsi pusat, yaitu Daha, Wengker, Matahun, Lasem, Pajang, Paguhan, Kahuripan, Singasari, Mataram, Wirabumi dan Pawanuhan.
– Provinsi Mancanegara: kawasan luar Majapahit yang berlokasi di luar pulau Jawa. Kawasan ini memiliki pemerintahan sendiri dengan supervisi dari ketentaraan Majapahit. Secara umum, provinsi Mancanegara terdiri dari dua kawasan, yaitu Melay peninsula dan Sumatera, Tanjung Negara, Tumasik dan kawasan di timur pulau Jawa, yaitu Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Irian.

II. Birokrasi pemerintahan

Sistem pemerintahan Majapahit memiliki dua tingkatan:
1 Pemerintah Pusat
– Raja.
– Bathara Sapta Prabu: kelembagaan keluarga kerajaan yang memberi nasihat pada Raja. Kelembagaan ini dipimpin oleh Raja sendiri dan anggotanya berasal dari keluarga raja, seperti ibunda raja, dan pemerintahan provinsi pusat Majapahit.
– Rakyan Mahamentri Kartini: dewan kementerian kerajaan yang bertanggungjawab menjalankan dan mengawasi perintah raja. Dewan ini terdiri dari tiga menteri kerajaan, yaitu: Rakriyan Mahamentri I Halu, Rakriyan Mahamentri I Hino dan Rakriyan Mahamentri I Sirikan.
– Pasangguhan: posisi kehormatan untuk tujuan khusus. Ada dua Pasangguhan selama rezim Raden Wijaya, yaitu Arya Pranaraja dan Arya Nayapati.
-Panca Ri Wilwatikta: dewan eksekutif kerajaan. Dewan ini dipimpin oleh Mahapatih Hamangkubumi sebagai perdana menteri dan dibantu empat menteri kerajaan, yaitu: Rakriyan Demung (kepala urusan dalam negeri), Rakriyan Kanuruhan (kepala urusan protokol kerajaan dan mutu pemerintahan), Rakriyan Rangga (kepala urusan logistik dan kesenjataan) dan Rakriyan Tumenggung (kepala urusan keamaan). Dewan ini juga mengkoordinasikan beberapa petugas kerajaan, antara lain Arya Patipati, Arya Wangsaprana, Arya Rajapati, Arya Rajaparakrama, Arya Suradhiraja, Arya Rajhadikara, Arya Dewaraja dan Arya Dhiraja.
– Juru Pengalasan: kementerian militer yang ditunjuk sebagai panglima angkatan bersenjata kerajaan Majapahit .
– Duta Kerajaan: petugas kerajaan yang mengawasi daerah jauh Majapahit.
– Pengadilan Kerajaan

Kelembagaan peradilan Majapahit didasarkan pada dua agama besar, yaitu Syiwa dan Budha. Kepala masing-masing peradilan adalah Dharma Dyaksa Ring Kasiwaan atau Hakim Tinggi hukum Hindu Syiwa dan Dharma Dyaksa Ring Kasogatan sebgai Hakim Tinggi hukum Budha. Keduanya dibantu oleh kelembagaan Sapta Uppapati yang mewakili 5 Pepati Hindu dan 2 Pepati BUdha.

2 Pemerintah Daerah
– Bhre: Kepala Provinsi.
– Panca ri Propinsi: Dewan yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan Majapahit di daerah dengan strukur yang sama dengan kelembagaan di dalam kekuasaan eksekutif pusat Majapahit. Dalam tugasnya, dewan ini langsung berada di bawah otoritas of Panca ri Wilwatikta di pemerintahan pusat.
– Secara hirarkis, ada 4 tingkatan pemerintah dalam tiap provinsi. Kepala pemerintah daerah secara dari hingga yang terendah, adalah Wedana, Akuwu, dan Buyut (kepala desa).

Klik foto untuk besar !

 ——————————————————————————————————————–

 

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: