.Struktur pemerintahan kerajaan kecil dalam kesultanan Aceh

Umum

Bentuk pemerintahan kesultanan Aceh adalah federasi. Disebut federasi karena kesultanan Aceh menganut prinsip desentralisasi dengan memberikan otonomi yang tinggi bagi daerah bawahannya yaitu nanggroe dan mukim, apalagi untuk daerah taklukan.

Sultan
Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh sultan bergelar Sultan Imam Adil. Rakyat sering memberikan sebutan istilah Poteu (Our King) kepada sultan. Dalam menjalankan tugasnya Sultan dibantu oleh Sekretaris Negara yang bergelar Rama Seutia Keureukon Katibul Muluk. Orang kedua dalam kesultanan adalah Qadhi Malikul Adil yang dibantu oleh seorang ulama besar bergelar Syeikhul Islam dan empat orang yang disebut Mufti Empat.
Untuk Sultan, klik di sini

Sultan Muhammad Daud Syah, sultan Aceh terakhir bersama pengawalnya.

Sultan Muhammad Daud Syah, sultan Aceh terakhir bersama pengawalnya.

Federasi
Bentuk pemerintahan kesultanan Aceh adalah federasi. Disebut federasi karena kesultanan Aceh menganut prinsip desentralisasi dengan memberikan otonomi yang tinggi bagi daerah bawahannya yaitu nanggroe dan mukim, apalagi untuk daerah taklukan.
Kedudukan uleebalang di luar wilayah Aceh Besar tidak pernah diatur secara penuh oleh pemerintah pusat kesultanan Aceh (sehingga dikenal istilah raja kecil). Raja-raja kecil itu bukan pegawai kesultanan Aceh, tidak diangkat oleh sultan Aceh, mempunyai wilayah dan rakyat sendiri, mempunyai otonomi yang luas, mempunyai pasukan pengamanan sendiri. Kebijakan fiskal, moneter, pertahanan, dan agama berada dibawah koordinasi kesultanan Aceh, namun pola hubungan super dan sub-ordinasi ini hanya maksimal dipergunakan pada zaman Sultan Iskandar Muda.

Sagoe
Sagoe merupakan federasi atau gabungan dari beberapa mukim. Struktur ini hanya ada di Aceh Besar dan hanya ada 3 sagoe di aceh yaitu:
sagoe XXII mukim (berarti terdiri dari 22 mukim),
sagoe XXV Mukim, dan
sagoe XXVI Mukim.

Pimpinan sagoe adalah Panglima Sagoe denga peranan tidak seotonom uleebalang dimana wewenangnya terbatas pada kepentinan bersama antara beberapa orang Uleebalang.
Secara de jure, dalam suasan normal panglima sagoe berfungsi sebagai koordinator dan pengawas saja sedangkan pemerintahanan harian tetap berada ditangan uleebalang sebagai pimpinan nanggrpe. Hanya dalam situasi perang, kewenangan pemerintahan diambil alih oleh Panglima Sagoe dibantu oleh para uleebalang. Namun dalam realitas (de facto) peran panglima sagoe XXII mukim sangat besar, sehingga bukan saja mendapat mandat untuk salah satu wakil raja namun sering pula melakukan intervensi kepada kebijakan dan penggantian pejabat kerajaan. Uleebalang-ulebalang menggabungkan diri ke bawah kekuasaan-kekuasaan seorang panglima sagoe untuk mendapat perlindungan dan bantuan menghadapi konflik internal nanggroenya, intrik antar nanggroe, dan musuh bersama di luar nanggroe.
– Untuk Sago atau Sagoe: klik di sini

Teukoe Panglima Maharadja Sjahbandar Tiban Moehamad, 1860

Aceh - Teukoe Panglima Maharadja Sjahbandar Tiban Moehamad, 1860

Negeri (nanggroe)
Negeri (nanggroe) merupakan federasi atau gabungan dari beberapa mukim yang muncul ketika jumlah penduduk semakin bertambah dan interaksi yang muncul ketika jumlah penduduk semakin bertambah dan interaksi keruangan meluas. Pimpinan negeri ini bergelas generik Uleebalang, dengan sebutan yang berbeda menurut wilayah yaitu Bintara Simasat, Mangkubumi, Pakih, Maharaja, Raja dan lain-lain. Sehingga nanggroe (kecamatan) disebut juga daerah Uleebalang yang merupakan daerah otonomi dengan batas-batas tertentu. Kedudukan uleebalang khususnya di luar wilayah inti tidak pernah diatur secara penuh oleh pemerintah pusat kesultanan Aceh.
– Untuk Nangroe: klik di sini

Uleebalang
Para Uleebalang ini bukan pegawai kesultanan Aceh, tidak diangkat oleh sultan Aceh, mempunyai wilayah dan rakyat sendiri, mempunyai otonomi luas, mempunyai pasukan pengamanan sendiri. Uleebalang yang bertindak sebagai raja kecil ini hanya diminta untuk mengakui wilayah mereka sebagai bagian dari federasi kesultanan Aceh, mengirimkan upeti (bungong jaroe) ke pusat, dan mematuhi peraturan minimal kesultanan. Uleebalang mempunyai hak otonom mengurus daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan Kanun Al-Arsyi, moneter, pertahanan, dan agama berada dibawah koordinasi kesultanan Aceh.

Selain Kepala Daerah, Uleebalang adalah Kepala Wilayah Administrasi sebagai pembantu Sultan dalam menegakkan aturan dan kebijakan negara yang telas diputuskan sultan bersama dengan hakim, Uleebalang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai kepala wilayah oleh Sultan Aceh dengan sebuah keputusan bernama sarakata yang dibubuhi stempel Sultan Aceh bertuliskan Cap Sikureueng. Meski jabatan uleebalang ini dapat bersifat turun temurun namun sultan memiliki hak atas dasar aturan tertentu untuk mengangkat dan memberhnetikan seorang uleebalang. Oleh karena itu sultan memiliki intitusi (Rama Setia) untuk mengontrol dan mengevaluasi status setiap uleebalang.
– Untuk Ulèëbalang: klik di sini

Seorang Uleebalang

111 seorang uleebalang

Mukim
Mukim merupakan federasi atau gabungan dari beberapa kampung. Ukuran standar awalnya adalah jumlah laki-laki dewasa sebanyak 1000 orang. Pimpinan mukim disebut Imuem Mukim. Istilah Imuem mukim sebenaranya adalah pembesaar adat tanpa sifat keagamaan, dimana diantaranya dapat mencapai kedudukan mandiri sederajat dengan Uleebalang. Pengaruh mukim pada masa kerajaan sangat besar dan berwibawa, sedangkan setelah Indonesia merdeka cenderung menurun, karena tidak diberi wewenang mengatur wilayahnya lagi. Namun secara moral peradaban, peranan mukim masih eksis. Realitas tersebut terlihat jika terjadi persoalan atau perselisihan dalam masyarakat.

Mukim adalah federasi gampong -gampong yang minimal terdiri atas 8 gampong dan mempunyai sebuat mesjid untuk melaksanakan shalat jumat. Mukim dipimpin oleh Imuem Mukim dan seorang Kadhi Mukim dan beberapa waki. Para Imuem Mukim sebenarnya adalah pembesar adat tanpa sifat keagamaan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Uleebalang. Namun kedudukan Imuem Mukim yang mula-mula bersifat keagaman, kemudian, dibeberapa tempat berubah dengan mencoba merebut kedudukan yang lebih besar yaitu uleebalang.
– Untuk Mukim: klik di sini

Gampong
Gampong (kampung) atau tumpok (dusun) merupakan organisasi pemerintahan tingkat dasar dipimpin oleh Keuchik. Gampong mempunyai satu atau lebih meunasah yang dipimpin oleh seorang teungku imuem. Teungku imuem dengan keuchik mempunyai tugas masing-masing namun tingkat koordinasi yang sangat erat. Gampong juga mempunyai badan pertimbangan “ureng tuha” yang berbentuk tuha peut atau tuha lapan. Kebijakan dalam setiap gampong boleh berbeda sepanjang tidak berntentangan dengan Undang-Undang kerajaan Aceh.
– Untuk Gampong: klik di sini

Peta Uleebalang Aceh 1917

Peta Uleebalang Aceh 1917


Sumber struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di bawah kesultanan Aceh

– Struktur pemerintahan kesultanan Aceh: http://helmiyymailcom.blogspot.co.id
Struktur pemerintahan kesultanan Aceh: http://syahrureza.blogspot.com/
Kesultanan Aceh, Ulèëbalang dan pembagian wilayah: https://id.wikipedia.org/
Struktur pemerintahan kesultanan Aceh: https://www.facebook.com/
Uleebalang, raja kecil dalam kesultanan Aceh: https://id.wikipedia.org/
Sistem pemerintahan kesultanan Aceh lokal: https://id.wikipedia.org/wiki/


Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: