Kuala Bate, kerajaan / Sumatera – Prov. Aceh, kab. Aceh Barat Daya

Kerajaan Kuala Bate merupakan bagian dari salah satu kehulubalangan Kesultanan Aceh di daerah yang sekarang disebut Aceh Barat Daya, prov. Aceh.
Saat kesultanan Aceh kerajaan itu merupakan vasal atau bawahan sultan Aceh dan dipimpin oleh raja yang bergelar Uleebalang.
Setelah berakhirnya Perang Aceh, tahun 1914, Kuala Batee masuk Onderafdeling Tapak Tuan, sebagai “swapraja”.

The kingdom of Kuala Bate was located on Sumatera, at Pantai Barat Aceh, in the district Aceh Barat Daya. Prov. Aceh.
During the sultanate of Aceh this kingdom was a vassal or subordinate to the sultan of Aceh and was led by the king who had the title of Uleebalang.
After the end of the Aceh War, in 1914, Kuala Batee entered Onderafdeling Tapak Tuan, as “swapraja”.
For english, click here

Kabupaten Aceh Barat Daya

* Foto Aceh: Kesultanan Aceh Darussalem: link
* Foto Aceh: Raja kerajaan-kerajaan kecil di Aceh: link
* Foto Aceh: Aceh dulu: link
* Foto Aceh: Perang Aceh-belanda (1873-1903): link

Tentang Raja

Raja sekarang (2017): Teuku Raja Nasruddin.

Teuku Raja Cut (70) mengajukan protes dan keberatan atas penambalan Raja Kuala Batu untuk Teuku Raja Nasruddin SE sebagai pewaris Raja Kuala Batu: link

Sejarah / history kerajaan Kuala Batee

Zaman dahulu, sekitar tahun 1785 M, di pesisir Pantai Barat Aceh banyak terdapat Kerajaan kecil, persisnya lokasi kerajaan yang dikisahkan dalam cerita ini adalah di Kecamatan Kuala Batee berbatasan dengan Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya sekarang, sebelum hancurnya kerajaan Kuala Batu, karena diserang oleh angkatan laut Amerika tahun 1832. Kerajaan Kuala Batee sebenarnya pecahan dari Kerajaan Lama Muda adalah lanjutan dari Kerajaan Lama Tuha, karena Kerajaan Lama Tuha Hancur diterjang banjir pada pertengahan abad 18 (1740 M).

Bangunan benteng Kuala Batee dan Pelabuhan Kuala Batu yang sempat diserang Amerika Serikat akibat politik dagang pada tahun 1832 dibangun ketika Kerajaan tersebut dipimpin atau di bawah pemerintahan Raja Cut Ampon Tuan pada tahun 1785. Dalam masa ini pula, Kuala Batee meraih kejayaannya hingga berhasil mencetak mata uang sendiri sebagai alat tukar yang sah.
Kerajaan Kuala Batee hancur setelah diserang angkatan laut Amerika Serikat pada tahun 1832.

– Sumber: link

Silsilah Kerajaan Kuala Batu

Istana

Istana raja terakhir yang berkuasa di Kuala Batuu-Kuala Batee di Aceh Barat- Raja Teuku Cut Din; dibuat pada tahun 1930.
Sumber foto: ayah arminsyah, FB

Benteng Kuala Bate dan serangan Amerika Serikat, 1832

Bangunan benteng Kuala Batee dan Pelabuhan Kuala Batu yang sempat diserang Amerika Serikat akibat politik dagang pada tahun 1832 dibangun ketika Kerajaan tersebut dipimpin atau di bawah pemerintahan Raja Cut Ampon Tuan pada tahun 1785. Dalam masa ini pula, Kuala Batee meraih kejayaannya hingga berhasil mencetak mata uang sendiri sebagai alat tukar yang sah.
– Serangan Amerika Serikat, 1831: http://acehplanet.com/sejarah-invasi-amerika-di-kuala-batee-quallah-battoo/

Ekspedisi Amerika Serikat di Pelabuhan Kuala Batu, Kerajaan Kuala Batee, 1831

Tentang kerajaan-kerajaan kecil di bawah Sultan Aceh

Topik penting:

* Struktur pemerintahan kerajaan kecil di Aceh (Mukim, Sagi, Nangroe, Uleebalang), lengkap: link
* Daftar Uleebalang, 1914: link
* Daftar Uleebalang, 1940: link
* Gelar orang kesultanan Aceh: link

Wilayah bagian barat Kerajaan Aceh Darussalam mulai dibuka dan dibangun pada abad ke-16 atas prakarsa Sultan Saidil Mukamil (Sultan Aceh yang hidup antara tahun 1588-1604), kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (Sultan Aceh yang hidup tahun 1607-1636) dengan mendatangkan orang-orang Aceh Rayeuk dan Pidie.

Daerah ramai pertama adalah di teluk Meulaboh (Pasi Karam) yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Teuku Keujruen Meulaboh, dan Negeri Daya (Kecamatan Jaya) yang pada akhir abad ke-15 telah berdiri sebuah kerajaan dengan rajanya adalah Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah dengan gelar Poteu Meureuhom Daya.

Dari perkembangan selanjutnya, wilayah Aceh Barat diakhir abad ke-17 telah berkembang menjadi beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh Uleebalang, yaitu : Kluang; Lamno; Kuala Lambeusoe; Kuala Daya; Kuala Unga; Babah Awe; Krueng No; Cara’ Mon; Lhok Kruet; Babah Nipah; Lageun; Lhok Geulumpang; Rameue; Lhok Rigaih; Krueng Sabee; Teunom; Panga; Woyla; Bubon; Lhok Bubon; Meulaboh; Seunagan; Tripa; Seuneu’am; Tungkop; Beutong; Pameue; Teupah (Tapah); Simeulue; Salang; Leukon; Sigulai.

Struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan Aceh

Untuk lengkap: Struktur pemerintahan kerajaan kecil di Aceh (Mukim, Sagi, Nangroe, Uleebalang): link

1) Gampong, pimpinan disebut Geucik atau Keuchik. Teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh adalah yang disebut dalam istilah Aceh Gampong. Sebuah Gampong terdiri atas kelompok-kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu dengan yang lain.
Pimpinan gampong disebut Geucik atau Keuchik, yang dibantu oleh seorang yang mahir dalam masalah keagamaan, dengan sebutan Teungku Meunasah
2) Mukim, pimpinan disebut Imum Mukim. Bentuk teritorial yang lebih besar lagi dari gampong yaitu Mukim. Mukim ini merupakan gabungan dari beberapa buah gampong, yang letaknya berdekatan dan para penduduknya.
Pimpinan Mukim disebut sebagai Imum Mukim. Dialah yang mengkoordinir kepala-kepala kampung atau Keuchik-Keuchik.
3) Sago atau Sagoe, pimpinan disebut Panglima Sagoe atau Panglima Sagi. Di wilayah Aceh Rayeuk (Kabupaten Aceh Besar sekarang), terdapat suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan nama Sagoe atau Sagi. Keseluruhan wilayah Aceh Rayeuk tergabung ke dalam tiga buah Sagi ini, yang dapat dikatakan sebagai tiga buah federasi. Ketiga buah Sagoe atau Sagi tersebut masing-masing dinamakan:
1. Sagi XXII Mukim, dibentuk dari 22 mukim,
2. Sagi XXV Mukim, dibentuk dari 25 mukim,
3. Sagi XXVI Mukim, dibentuk dari 26 mukim.
Pemimpin disebut dengan Panglima Sagoe atau Panglima Sagi, secara turun-temurun, juga diberi gelar Uleebalang.
Mereka pengangkatannya sebagai Panglima Sagi disyahkan oleh Sultan Aceh dengan pemberian suatu sarakata yang dibubuhi cap stempel Kerajaan Aceh yang dikenal dengan nama Cap Sikureung.
4) Nangroe, pimpinan disebut Uleebalang. Bentuk wilayah kerajaan lainnya yang terdapat di Aceh yaitu yang disebut Nangroe atau Negeri. Nangroe ini sebenarnya merupakan daerah takluk Kerajaan Aceh dan berlokasi di luar Aceh Inti atau Aceh Rayeuk.
Pimpinan Nangroe disebut Uleebalang, yang ditetapkan oleh adat secara turun-temurun. Mereka harus disyahkan pengangkatannya oleh Sultan Aceh. Surat Pengangkatan ini dinamakan Sarakata yang dibubuhi stempel Kerajaan Aceh, Cap Sikureung.
5) Sultan. Tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh adalah pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota kerajaan, yang dahulunya bernama Bandar Aceh Dar as Salam. Kepala pemerintahan pusat adalah Sultan yang para kelompoknya bergelar Tuanku.