Mallusetasi, kerajaan-kerajaan di daerah Mallusetasi

Kecamatan Mallusetasi terletak di kab. Barru, prov. Sulawesi Selatan.

Lokasi kab. Barru


Sejarah kecamatan Mallusetasi, kab. Barru

Tulisan di bawah di ambil dari: situsbudaya.id/

Jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Barru atau datangnya pemerintah Hindia Belanda, di daerah Mallusetasi terdapat empat kerjaan kecil yang berkuasa yaitu:
Kerajaan Nepo,
Kerajaan Bojo,
Kerajaaan Bacukiki dan
Kerajaan Soreang.

Mallusetasi sendiri berasal dari pepatah kuno bahasa Bugis yaitu “nakkangului nanrena, nalusereng tasi’na” yang memiliki arti secara harfiah “berbantalkan nasi dan beralaskan laut,” ini diartikan sebagai daerah yang berkecukupan dalam hal makanan.

Masa Kerajaan
Dijelaskan di atas bahwa terdapat beberapa kerajaan kecil yang berkuasa dan berdiri sendiri antara lain: Pertama, Kerajaan Nepo, yang membawahi lagi kerajaan yang lebih kecil seperti Manuba (onyi), Mareppang dan Palanro. Kedua, Kerajaan Soreang yang daerahnya meliputi sebahagian Kota Parepare (sekarang). Ketiga, Kerajaan Bacukiki. Dan terakhir, Kerajaan Bojo.

Keempat kerajaan ini tergabung dalam satu ikatan atau konfederasi yang disebut LilipassiajingLili artinya kelompok, Passiajing artinya hubungan kekerabatan. Lilipassiajing adalah suatu ikatan kesatuan berdasarkan hubungan darah atau turunan. Hal ini dapat dilihat bahwa raja yang berkuasa pada keempat kerajaan tersebut mempunyai garis turunan yang berasal dari Addatuang Sidenreng.

Beberapa peristiwa penting pernah terjadi antara kerajaan-kerajaan ini, salah satunya yaitu terjadinya perang antara Nepo dan Suppa. Pada akhir abad XVIII hingga awal abad XIX, kerajaan Nepo di perintah olah seorang raja yang bernama La Bongngo, di samping raja ini terdapat 40 orang yang menjabat sebagai penasihat raja, keempat puluh orang ini juga dijuluki sebagai Arung Patappuloe.

La Bongngo sebenarnya merupakan salah seorang putra raja Suppa, La Bongngo dianggap sebagai seorang raja yang bodoh, pemalu dan masih bujangan. Pengangkatan Raja La Bongngo dianggap masyarakat sangat memalukan, atas dasar itu untuk mengatasi hal ini maka La Bongngo sebagai raja Nepo kemudian dinikahkan dengan putri Arung Mareppang. La bongngo menjalankan pemerintahan didampingi Arung Patappuloe sekaligus menjadi pengawal.

Pada suatu ketika Datu Suppa, ayah La Bongngo minta bantuan pada rakyat Nepo untuk menebang kayu pembuatan Istana Datu Suppa. La Bongngo kemudian mengirim rakyatnya. Sebelum berangkat, mereka diberi amanat bahwa setelah pohon itu ditebang, diikat dan ditarik ke tempat raja melewati pemukiman. Oleh masyarakat perintah ini betul-betul dilakukan, yaitu menebang dan mengikat selanjutnya menarik kayu-kayu tadi ke tempat raja melewati pemukiman. Hal ini menyebabkan kerusakan pada rumah penduduk. Raja Suppa murka dan rakyat Nepo segera disuruh pulang.

Kedua kalinya Datu Suppa kembali minta tenaga untuk menanam padi, sebelum berangkat La Bongngo kembali memberi amanat kepada rakyatnya bahwa apabila sampai tengah hari belum juga diberi makan, maka cara tanam harus diubah yaitu dengan membalik akarnya ke atas.

Sampai pada saat menanam tiba, apa yang dikhawatirkan La Bongo betul terjadi. Tengah hari mereka belum diberi makan. Maka Tita sang raja pun dilakukan. Raja Suppa kembali murka dan menyuruh rakyat Nepo pulang.

Beberapa tahun berselang terjadi musim kemarau panjang yang menimbulkan bahaya kelaparan, maka Datu Suppa mengirim seorang utusan untuk meninjau keadaan penduduk Nepo. Pada saat utusan utu tiba, dari jauh telah tampak kesibukan orang mencincang batang pisang dan buah Sala-sala. Karena bentuk buah sala-sala menyerupai anak panah, maka utusan tadi beranggapan bahwa masyarakat Nepo giat membuat persiapan perang untuk melawan Suppa karena dikaitkan dengan peristiwa beberapa tahun lalu itu.

Utusan itu tidak menunaikan tugasnya secara sempurna. Karena kesalahan penafsiran dan segera kembali melapor pada raja Suppa. Selanjutnya raja murka dan mengirim surat kepada raja Nepo, supaya Nepo membuat benteng setinggi bubungan untuk melawan Suppa.

Setelah dipertimbangkan dengan Arung Patappuloe dengan Puang Ripakka, maka surat Datu Suppa segera dibalas dengan mengatakan menerima baik maksud Datu Suppa dengan kata lain Siap melawan. Akhirnya terjadi pertempuran di mana kedua belah pihak menelan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya.

Dengan melihat korban yang begitu banyak maka dilakukan gencatan senjata di mana kedua belah pihak Siattanroang (saling mengangkat sumpah). Dengan dasar itu, tempat mengangkat sumpah tadi disebut Kampung Attanroangnge atau Pattanroangnge (Wilayah Desa Nepo sekarang).

Adapun isi sumpahnya dengan artian bebas adalah “Kalau Suppa yang menghendaki agar Nepo binasa, maka Suppa akan hancur lebur seperti hancurnya cangkir yang dijatuhkan dan begitu pun sebaliknya.”

Dengan demikian berakhirlah perang antara Ayah dan anak yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Sejak itu kerajaan Nepo menjadi besar dan kuat yang daerahnya sebagian besar daerah. Sebagai pengganti La Bongngo setelah meninggal dunia ia diganti oleh salah seorang dari Arung Patappuloe yang mempunyai hubungan darah dengan Addatuang Sidenreng dan dari raja ini lahirlah I Messang, Ibu dari I Simatana (Petta Tellu Latte) yang nantinya menjadi Raja Mallusetasi yang pertama.

Masa pemerintahan Hindia Belanda.
Sekitar tahun 1900 Belanda berhasil menduduki Bone, tahun 1905 menggempur Soppeng dan berhasil menduduki kerajaan itu namun menerima perlawanan sengit. Kemudian sampai ke daerah Mallusetasi. Pada tahun 1906 terbentuklah Kerajaan Mallusetasi yang merupakan himpunan dari kerajaan Soreang, Bacukiki, Bojo dan Nepo dengan raja pertama yaitu Arung Nepo I Simatana.

Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Mallusetasi sebagai Zelfbestuur Mallusetasi yang terbagi dalam tiga distrik, di antaranya Distrik Soreang, Distrik Bacukiki (Bacukiki-Bojo), dan Distrik Nepo. Arung I Simatana kemudian naik jabatan dari Arung Nepo Menjadi Arung Mallusetasi. Sementara orang yang menggantikannya berkuasa di Nepo dibentuk jabatan baru dengan gelar Matoa Nepo yang dijabat pertama kali oleh Muhammad Yusuf (Matoa Yusuf).

Struktur Pemerintahan yang berlaku di Mallusetasi yaitu Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh jabatan Sulewatang dan PabbicaraSulewatang atau Passele ale, yaitu orang yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan sehari-hari apabila raja berhalangan. Sedangkan Pabbicara merupakan juru bicara kerajaan, selain itu juga bertugas menyelesaikan perkara berdasarkan adat dan agama. Pada tahun 1917 Arung i Simatana diganti oleh kemanakannya yaitu Andi I Makung hingga tahun 1934.


Sumber

– Suku Mandar: https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Mandar
– Sejarah daerah Mandar: https://situsbudaya.id/sejarah-kecamatan-mallusetasi-kabupaten-barru/?fbclid=IwAR1nG4t33o9di0QoZz7JD5sFxoyRV9R0b560h_-mGkUeWtwHPX0YaUUPt2A
– Sejarah daerah Mandar: http://muhammadhamkahalim.blogspot.com/2014/09/sejarah-singkat-daerah-mandar-tomakaka.html