Kerajaan Poleang adalah kerajaan Suku Moronene. Terletak di Sulawesi, Kab. Bombana, prov. Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini sudah berdiri abad ke-10.
Raja bergelar Mokole.
The kingdom of Poleang is a kingdom of the Moronene People (Suku Moronene). Located on Sulawesi, Kab. Bombana, prov. Sulawesi Tenggara. This kingdom already existed in the 10th century.
The title of the king is Mokole.
For english, click here
Lokasi kabupaten Bombana
Garis kerajaan-kerajaan di Sulawesi: link
Foto kerajaan-kerajaan di Sulawesi
* Foto sultan dan raja yang masih ada di Sulawesi: link
* Foto sultan dan raja di Sulawesi dulu: link
* Foto situs kuno di Sulawesi: link
Video sejarah kerajaan-kerajaan di Sulawesi
– Video sejarah kerajaan2 di Sulawesi, 40.000 SM – 2018: link
– Video sejarah kerajaan2 di Sulawesi Selatan, 1M – 2020: link
– Video sejarah kerajaan2 di Sulawesi Tenggara, 50.000 SM – 2020: link
– Video sejarah kerajaan2 di Sulawesi Utara, 4000 SM – sekarang: link
KERAJAAN POLEANG
Tentang Raja sekarang (2019)
26 des. 2017
Apua Mokole Nippon Muhammad Ali resmi menjadi Raja Poleang ke XXXIV.
————————-
Mokole Intama Alie, Raja Poleang telah mangkat 13 April 2013.
Tentang penobatan raja Muhammad Ali, 26 des, 2017
– Sumber: https://zonasultra.com/apua-mokole-nippon-muhammad-ali-resmi-jadi-raja-poleang.html
Penobatan Raja Poleang itu dilakukan oleh keturunan Pabitara kerajaan Poleang, Mokole Bahtiar atas persetujuan dari Limbo melalui Bonto dan pemangku-pemangku adat Wonuaea yang ada di Sultra yang berlangsunf di Istana Rahampuu, Kecamatan Poleang Utara, Selasa (26/12/2017).
Dalam penobatan Raja Poleang itu pula dirangkaikan dengan pengukuhan Dewan Adat Moronene Kemokolean Poleang (DAM-KP) dan acara sunatan.
beberapa raja dan perwakilan raja dari beberapa daerah di Sultra dan turut hadir menyaksikan sakralnya perhelatan kegiatan tersebut.
Raja yang hadir dalam kegiatan itu yakni Mokole Kerajaan Wawonii, Konawe Kepulauan, Mokole Abdul Salam. Kemudian Raja Kabaena, Kabupaten Bombana, Mokole Kasman Lanota perwakilan dari Mokole Kerajaan Rumbia, Sultan Buton ke-40, dr. H. La Ode Muhammad Izt Manarfa dan Istri Sekda Sultra, Lukman Abunawas yang mewakili Kerjaan Lakidende, serta perwakilan dari Lembaga Adat Tolaki (LAT) dan Majelis Adat Kemokolean Andoolo.
Hadir juga seluruh perangkat kerajaan Poleang seperti Ketua Dewan Adat Moronene (DAM), Muhammad Mokole Patani Ali, Ketua Dewan Pertimbangan Kerajaan yaitu Mokole Andib Muslimin Sangia Pusu, dan perangkat lain kerajaan yakni Mokole Baco, Mbisi Mokole Ntina Madiati Ali, Mokole Rahman Ali dan Juru Tulis Anton Ferdinan.
Menurut sejarah kerajaan Poleang, Raja Poleang Apua Mokole Nippon Muhammad Ali yang dinobatkan saat ini merupakan Raja yang dipilh sejak tahun 2012 silam. Kendati, raja kelahiran 1942 tersebut baru dilantik di Desember tahun ini diusianya yang ke- 75 tahun.
Sebelumnya, raja Poleang dinahkodai oleh Mokole Intama Ali pada tahun 2004 hingga 2012.
Juru bicara Raja Poleang Apua Mokole Nippon Muhammad Ali, Mokole Andi Muslimin mengatakan, kegiatan ini sebagai revitalisasi kebudayaan yang merujuk pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2017. Dimana disebutkan bahwa komitmen Negara dalam melindungi hak cipta dan kredibilitas budaya yang ada di negeri ini.
26 des. 2017: penobatan Apua Mokole Nippon Muhammad Ali sebagai Raja Poleang.
Sehingga, pihaknya benar-benar ingin meningkatkan nilai-nilai budaya yang ada di daerahnya.
“Dengan terpilihnya saya sebagai raja Poleang, maka kami berniat meningkatkan nilai-nilai budaya yang ada di daerah ini serta mendukung penuh program pemerintahvdaerah, khususnya dalam aspek wisata dan budaya yang ada. Begitu pula kerjasama merespon segala problema di masyarakat, khususnya dalam adat perkawinan, kedukaan, konflik antarbsuku, ras dan Agama, serta bagaimana menanganibsenhketa tanah, kesenian dan aspek budaya lainnya yang ada,” kata Raja Poleang di Istana Rahampuu.
Lanjutnya, kerajaan Poleang saat ini telah terdaftar secara regional di Sultra dan Nasional. Bahkan, sudah terkoneksi dengan seluruh kerajaan di nusantara melalui Asosiasi yang disebut Forum Majelis Agung Raja Sultan (MARS) Indonesia.
” Yang perlu diingat adalah Kerajaan Poleang ini merpakan salah satu dewan Keraton Buton sekaligus pemegang mandat kepembentukan MARS Indonesia bersama Kesultanan Buton dan Kerajaan Tiworo,” tutupnya.
Video penobatan Apua Mokole Nippon Muhammad Ali sebagai Raja Poleang, 26 des. 2017
Sejarah kerajaan Poleang
Dalam sejarah Moronene, dikenal seseorang bernama Dendeangi yaitu adik kandung Raja Luwu yaitu Sawerigading. Oleh kakaknya Sawerigading, Dendeangi diminta pergi ke bagian paling selatan di jazirah tenggara untuk menandai wilayah kekuasaannya.
Wilayah yang dirujuk Sawerigading dikenal saat sekarang sebagai bentangan daratan yang memanjang dari bagian pesisir teluk Bone (Kolaka, sekarang), lalu menyisir berputar sampai ke bagian yang dikenali sebagai pesisir timur (Konawe Selatan, sekarang).
Sawerigading meminta Dendeangi agar mendirikan pemerintahan di sepanjang wilayah yang disebutnya. Memintanya pula untuk menunjuk beberapa orang yang kemudian harus dipersiapkan untuk menunggu kedatangnya.
Ketika Dendeangi masuk ke wilayah Moronene (Bombana) yaitu sekitar abad ke-9 penanggalan Masehi. Saat itulah Dendeangi menandai wilayahnya dengan pijakan kakinya di atas batu.
Dendeangi menghentak kakinya ke batu, yang kemudian lalu pecah. Lelaki itu menunjuk orang-orang disekitarnya (tanpa bicara), dengan maksud merekalah yang menyaksikan kejadian itu dan seharusnya nanti tahu itu sebagai bentuk menandai wilayah kekuasaannya. Batu tersebut sekarang disebut Batu Lateng’u (pecah seperti melengkung; cekung; lesak ke dalam).
Setelah Dendeangi menyiapkan semua hal seperti yang diperintahkan kakaknya (Sawerigading), maka datanglah Sawerigading ke wilayah tersebut. Dendeangi kemudian dilantik menjadi Mokole (raja) pertama untuk wilayah Kerajaan Moronene.
Atas pelantikan tersebut, Dendeangi diberi gelar Tongki Puu Wonua sebagai tokoh pemimpin baru Sedangkan Sawerigading diberi gelar Tari Marompu.
Pusat kerajaan terletak di Tangkeno Wawolaesa (yang sekarang berada di daerah Pangkuri) Desa Taubonto.
Mokole Kotua XII Anakoda Haji Muhammad Ali Gelar Mbue Ntama Dama.
Bapak alm Halija Daud alias mertuanya alm KH Daud Alkobaena.
Dengan menguasai wilayah yang sangat luas Dendeangi berhasil memerintah dalam kurun waktu yang cukup lama dan mengalami masa keemasan. Pada masa pemerintahan Dendeangi, kerajaan Bombana bersifat monarki terbuka (lepas dari interfensi kerajaan Luwu). Kerajaan luwu memberikan keluwesan kepada Mokole mengelola wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari Kerajaan Luwu.
Dalam mengelola wilayah yang sangat luas tersebut, Kerajaan Moronene kerap kali mendapatkan ancaman perebutan wilayah kekuasaan dari Kerajaan tetangga. Akhirnya pada masa akhir pemerintahan Mokole ke III, beliau membagi wilayah kepemimpinannya untuk menjaga wilayah Kekuasaannya kepada ahli warisnya. Dalam masa masa sulit tersebut, Kerajaan Bombana di pecah menjadi kerajaan kecil semasa akhir pemerintahan Mokole Bombana Ke-III yaitu Mokole Nungkulangi karena memiliki tiga pewaris, maka Kerajaan Bombana di pecah menjadi tiga kerajaan; yakni:
* Kerajaan Kabaena (diperintah Ratu Indaulu sebagai Mokole Kabaena Ke-I atau Raja Bombana IV),
* Kerajaan Rumbia (diperintah Ratu Tina Sio Ropa sebagai Mokole Rumbia Ke-I atau Raja Bombana IV), dan
* Kerajaan Poleang (diperintah Raja Ririsao sebagai Mokole Poleang Ke-I atau Raja Bombana IV).
Pembagian ini sekaligus mengakhiri era hierarki Kerajaan Bombana, dan dimulainya era ketiga kerajaan tadi.
Pada masa kepemimpinan selanjutnya, Mokole mokole tersebut berhasil mempertahankan wilayahnya masing-masing hingga masa pemerintahan Mokole Rumbia ke VII.
Mokole Rumbia VII melepas wilayah To-ari Kendari setelah kalah perang melawan Kerajaan Konawe (stambul DPRD Sulawesi Tenggara) yang sekitar dua abad setelahnya. Demikian juga Mokole Poleang yang harus melepas wilayah To-ari Kolaka setelah kalah perang dari Kerajaan Gowa-Tallo. Pelepasan wilayah-wilayah ini tak luput dari pengaruh para pencari rempah dari Eropa (Spanyol dan Belanda). Sementara wilayah kekuasaan Mokole Kabaena tidak berkurang sedikitpun.
Ketika masa pemerintahan Mokole Kabaena VII: Mokole Manjawari, Terjadi persekutuan antara Ke-Mokole-an kabaena dan Kerajaan Buton. Persekutuan tersebut disebabkan oleh kemenangan Mereka dalam mengalahkan La-Bolontio yang kerap mengganggu keamanan di wilayah Kerajaan Buton. Atas kemenangan tersebut pula, Manjawari diberikan kekuasaan sampai ke Wilayah Selayar yang dikenal sebagai Opu Selayar (Pemilik Selayar) oleh Kerajaan Buton dan diberi gelar Sapati Manjawari (Gelar Patih Pertama Kerajaan Buton)
Kedekatan kedua kerajaan tersebut semakin erat saat Manjawari menikahkan anaknya kepada raja buton (Lakilaponto). Dari hasil perkawinan tersebut, lahirlah seorang raja yang menjadi cikal bakal adanya benteng Wolio. anak tersebut bernama SANGAJI
Persekutuan tiga kerajaan-kerajaan protektorat Bombana (Rumbia, Poleang, Kabaena) dengan kerajaan Luwu adalah Persekutuan Permanen karena Semenjak kedekatan Kabaena dan Buton, Rumbia dan Poleang memutuskan bergabung dalam persekutuan kerajaan Buton (Kerjasama). kerjasama tersebut tidak mengikat kepada aturan kerajaan masing-masing.
Raja Poleang ke-33. Mokole Muhammad Intama Ali (Sangia Pu’uTampate)
Sumber
– Penobatan raja Poleang, 26 des. 2017: https://zonasultra.com/apua-mokole-nippon-muhammad-ali-resmi-jadi-raja-poleang.html
– Sejarah Kerajaan Moronene: https://febryaristian.wordpress.com/2018/01/18/terbentuknya-kerajaan-moronene-awal-dan-akhir/
– Suku Moronene: https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Moronene
– Suku Moronene: http://suku-dunia.blogspot.co.id/2014/08/sejarah-perkembangan-suku-moronene.html
Peta kerajaan Poleang, Rumbia dan Kabaena, juga Mengkoka, Andolo, Laiwoi, Muna dan Buton, tahun 1909. Sumber Dr. Johanes Elbert dalam buku Sunda Expeditie, 1912
Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia 