Namatota (Kowiai), kerajaan / Prov. Papua Barat – kab. Kaimana

Kerajaan Namatota, sering disebut juga dengan nama kerajaan Kowiai, terletak di prov. Papua Barat di kab. Kaimana.

The kingdom of Namatota, also called kingdom of Kowiai, is  located on prov. Papua Barat, district of Kaimana.
For english, click here

Lokasi prov. Papua Barat

—————-
Lokasi Namatota, kab. Kaimana


* Foto raja-raja di Papua yang masih ada: link
* Foto kerajaan Papua dulu: link
* Foto situs kuno di Papua: link
* Foto suku suku Papua: link


Tentang Raja / About the King

Sejak 2014
Raja sekarang: Raja Randi Asnawi Ombaier.

29 april 2013
Raja Hayum Ombaer, raja Namatota meninggal. Lahir pada tahun 1953, dan raja sejak tahun 1973.

Raja Randi Asnawi Ombaier

——————-

Hayum Ombaer raja Namatota / Kowiai, meninggal 29 april 2013


Tentang raja raja Namatota

Dari silsilah Raja Namatota diketahui bahwa Raja Namatota pertama yakni Ulan Tua, telah memeluk Islam hingga sekarang diketahui merupakan generasi kelima. Lamarora merupakan raja kedua kerajaan Namatota diperkirakan hidup pada tahun 1778-1884. Raja Lamarora selanjutnya datang ke daerah Kokas dan disana beliau telah menyebarkan agama Islam dan kawin dengan perempuan bernama Kofiah Batta, selanjutnya pasangan ini merupakan cikal-bakal Raja-raja kerajaan Wertuar.
Salah seorang Raja Wertuar (Kokas) bernama M. Rumandeng al-Amin Umar Sekar 1934, dengan gigih pernah menentang pemerintah Belanda dengan tidak mau menyetor uang tambang minyak kepada mereka. Akibatnya dia dipenjara di Hollandia (Jayapura) sebelum kemudian dibebaskan.

– Sumber: http://rudolphrainer007.blogspot.co.id/2015/02/islam-2.html

Raja Randi Asnawi Ombaier of Namatota. 2017


Sejarah kerajaan Namatota

Sumber dan lengkap: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/, p. 88

Keturunan raja-raja Namatote berasal dari Gunung Baik. Raja Namatote pertama yang diangkat oleh Sultan Tidore adalah Wolangtua. Pengangkatan Wolangtua sebagai raja dari Kerajaan Namatote berlangsung setelah terbentuknya hubungan Namatote dengan Sultan Tidore.
Pengangkatan Wolangtua sebagai raja mengakibatkan kerajaan itu harus tunduk kepada Sultan Tidore. Pada  mulanya, kekuasaan Wolangtua sebagai raja hanya berlaku di Namatote dan daerah sekitarnya. Namun dalam   perkembangannya, kekuasaan Wolangtua semakin meluas karena bantuan Sultan Tidore. Sultan Tidore membantu Wolangtua untuk memperluas lingkup pengaruhnya sampai ke Teluk Arguni dan daerah pantai selatan. Daerah  tersebut hanya dikunjungi oleh pelayaran hongi.
Atas usul raja Namatote kepada Sultan Tidore, di daerah tersebut diangkat para kepala adat oleh Sultan Tidore. Para  kepala adat itu tetap tunduk kepada raja Namatote. Namun, ketundukan para kepala adat itu kepada raja   Namatote hanya ada di atas kertas. Hal ini disebabkan letak dari daerah para kepala adat tersebut yang sangat jauh  dari kedudukan raja  Namatote.
Sultan Tidore mengangkat seorang raja di Pulau Adi dan daerah Karufa, seorang Mayor Wanggita, penguasa yang berpengaruh di Teluk Arguni, seorang raja Aiduma untuk daerah dari Aiduma ke Lakahia dan seorang raja Kapia untuk daerah sebelah timur Lakahia. Setelah penegakan pemerintahan kolonial Belanda,pemerintah kolonial mengakui kedudukan baik raja Namatote maupun para kepala adat yang diangkat oleh Sultan Tidore. Namun,  penerus keturunan raja-raja Adi dan Aiduma tidak dapat mempertahankan eksistensinya sebagai raja. Sedangkan  para kepala adat Wanggita dan Kapia diangkat oleh pemerintah kolonial menjadi kepala kampung. Pemerintah  kolonial memberikan posisi otonom kepada para kepala keluarga dari daerah pengaruh raja Adi dan  Aiduma. Kekuasaan mereka di luar kampungnya sendiri merupakan kekuasaan yang didasarkan pada kekuatan, yang merupakan hasil dari pelayaran hongi.

Setelah penegakan kekuasaan pemerintah kolonial di daerah itu sekitar tahun 1898 dan setela hpemerintah colonial bersepakat dengan raja Namatotte, pemerintah kolonial mengangkat seorang raja Komisi, yakni seorang raja yang  bekerja  “dalam  komisi” raja Namatotte. Raja Komisi bertugas dari daerah Kaimana sampai Gunung Baik, termasuk   teluk Arguni. Pada saat Raja Adi terakhir meninggal, kekosongan kepemimpinan dari seorang kepala di daerah itu  sangat  terasa.
Sehubungan dengan luasnya kerajaan Namatote, seorang yang bernama Naru dari Adi, diajukan untuk diangkat mengagantikan Raja Adi  sebagai kepala daerah itu. Pengajuan itu didasarkan karena Naru dikenal keberaniannya. Naru adalah ayah raja Komisi yang bernama Achmad. Achmad dilahirkan dari perkawinan ayahnya dengan seorang wanita dari daerah Wertuwar. Seorang putri dari perkawinan kedua dengan seorang wanita dari Aiduma, yakni bernama Saati. Saati merupakan ibu dari raja Namatote (Mooi Boeserau). Raja Aiduma terakhir adalah seorang wanita bernama Siambara.
Setelah kematiannya, tidak ada lagi penggantinya yang diangkat.Wolangtua setelah kematiannya digantikan oleh  saudara mudanya yang bernama Sifa. Setelah Sifa meninggal dunia, dia digantikan oleh putranya yang bernama  Lamora.
Lamora menunjukkan tanda-tanda kelemahan dalam kepemimpinannya. Raja Komisi Kaimana yang bernama Naru,  memanfaatkan kekuasaan Lamora yang lemah untuk memperkuat posisinya dengan mengorbankan raja itu, dan akhirnya tampil sebagai penguasa mandiri di daerahnya. Setelah Lamora meninggal, sekitar tahun 1911, putra  sulungnya yang bernama Mooi ditunjuk sebagai penggantinya. Mooi masih sangat muda. Kondisi yang demikian  diperburuk lagi dengan kenyataan yang berkaitan dengan melemahnya pengaruh ayahnya sebagai raja. Akibatnya, posisinya sebagai raja menjadi kurang  berarti.
Sekitar tahun 1912, pemerintah kolonial  berupaya untuk memulihkan kedudukan raja dimaksud. Setelah pembicaraan yang diadakan pemerintah kolonial dengan parakepala adat, pemerintah kolonial bersama para kepala adat mengukuhkan kedudukan raja. Para kepala adat tersebut berjanji untuk mematuhi raja, sedangkan raja Mooi  berjanji untuk selalu berunding dengan para kepala adat sebelum memutuskan sesuatu aturan yang berlaku   dalam kerajaan itu. Pada saat Raja Mooi memimpin pemerintahan adat di daerah itu, raja Komisi Kaimana bernama Achmad.


Daftar Raja kerajaan  Namatota

* Raja pertama: Ulan Tua,
* Raja kedua: Lamarora: hidup 1778-1884.
* 1946 – 2005: Kasim Buseru
* 1973 – 2013: (?) Hayum Ombaier
* 2017: Randi Asnawi Ombaier

– Sumber / Source: http://www.worldstatesmen.org/Indonesia_princely_states2.html


Kerajaan kerajaan di Papua Barat

1) Kabupaten Kaimana

Kerajaan Aiduma
Kerajaan Kaimana
Kerajaan Kowiai/kerajaan Namatota

2) Kabupaten Fak Fak

Kerajaan Fatagar (marga Uswanas)
Kerajaan Rumbati (marga Bauw)
Kerajaan Atiati (marga Kerewaindżai)
Kerajaan Patipi
Kerajaan Sekar (marga Rumgesan)
Kerajaan Wertuar (marga Heremba)
Kerajaan Arguni

3) Kabupaten Raja Empat

Kerajaan Waigeo
Kerajaan Misool/Lilinta (marga Dekamboe)
Kerajaan Salawati (marga Arfan)
Kerajaan Sailolof/Waigama (marga Tafalas)
Kerajaan Waigama

Raja Namatota Hayum Ombaer, meninggal 29 april 2013


Sejarah kerajaan-kerajaan di Papua Barat

Sejarah 1

Tahun 1365, daerah Wwanin/Onin (Kabupaten Fakfak) merupakan daerah pengaruh mandala Kerajaan Majapahit, kawasan ini mungkin bagian dari koloni kerajaan Hindu di Kepulauan Maluku yang diakui ditaklukan Majapahit.

Tahun 1569 pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi kerajaan Bacan di mana dari kunjungan terebut terbentuklah kerajaan-kerajaan).

Tahun 1660, VOC memang sempat menandatangani perjanjian dengan sultan Tidore di mana Tidore mengakui protektorat Belanda atas penduduk Irian barat. Tidore sebenarnya tidak pernah menguasai Irian. Jadi protektorat Belanda hanya merupakan fiksi hukum.

Sejak abad ke-16, selain di Kepulauan Raja Ampat yang termasuk wilayah kekuasaan Sultan Bacan dan Sultan Ternate, kawasan lain di Papua yaitu daerah pesisir Papua dari pulau Biak (serta daerah sebaran orang Biak) sampai Mimika merupakan bagian dari wilayah mandala Kesultanan Tidore. Tidore menganut adat Uli-Siwa (Persekutuan Sembilan), sehingga provinsi-provinsi Tidore seperti Biak, Fakfak dan sebagainya juga dibagi dalam sembilan distrik (pertuanan).

Tahun 1826 Pieter Merkus, gubernur Belanda untuk Maluku, mendengar kabar angin bahwa Inggris mulai masuk pantai Irian di sebelah timur Kepulauan Aru. Dia mengutuskan rombongan untuk menjajagi pantai tersebut sampai Pulau Dolak. Dua tahun kemudian, Belanda membangun Fort Du Bus, yang sekarang menjadi kota Lobo, dengan tujuan utama menghadang kekuatan Eropa lain mendarat di Irian barat. Fort Du Bus ditinggalkan tahun 1836.

Tahun 1872, Tidore mengakui kekuasaan Kerajaan Belanda atasnya.

Belanda baru kembali ke Irian tahun 1898. Irian dibagi antara Belanda, Jerman (bagian utara Irian timur) dan Inggris (bagian selatan Irian timur). Garis busur 141 diakui sebagai batas timur Irian barat. Pada 1898 – 1949, Papua bagian barat dikenal sebagai Nugini Belanda.

Sejarah 2

Sebelum penegakan Pemerintahan Kolonial Belanda di Nieuw Guinea bagian barat  (sekarang Provinsi  Papua dan Provinsi Papua Barat), di daerah pantai barat Papua  terdapat  beberapa  daerah  kerajaan. Menurut  Mansoben, pada awalnya di Semenanjung Onin wilayah pantai barat Papua terdapat tiga kerajaan tradisional, yaitu:
* Kerajaan  Rumbati,
* Kerajaan  Fatagar
* Kerajaaan  Atiati.

Namun, dalam perkembangannya muncul  kerajaan-kerajaan kecil  yang  pada mulanya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Rumbati, tetapi   kemudian berhasil memperoleh pengakuan sebagai kerajaan yang berdiri  sendiri terutama setelah penegakan pemerintahan kolonial Belanda di  wilayah itu.
Adapun kerajaan-kerajaan  yang dimaksud adalah Kerajaan Patipi, Kerajaan Sekar, Kerajaan Wertuar dan Kerajaan Arguni. Dalam memori serah  terima jabatan F.H. Dumas disebutkan bahwa di Semenanjung Onin terdapat beberapa kerajaan yaitu: Kerajaan Rumbati, Kerajaan Namatota, Kerajaan  Atiati, Kerajaan Fatagar, Kerajaan  Arguni, dan Kerajaan Sekar. Keberadaan  kerajaan-kerajaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Tidore di wilayah itu. Para raja tersebut menjalankan kekuasaan atas nama Sultan Tidore, sebab Sultan Tidore yang menganugerahkan gelar raja kepada para raja yang berkuasa di Semenanjung Onin.

Yang memberi  gelar raja kepada para raja di daerah pantai barat Papua  adalah Sultan  Tidore. Meskipun mereka diberi gelarraja,  tetapi  kenyataannya mereka hanyalah agen dagang dan pemungut pajak di wilayah kekuasaannya atas perintah dari Sultan Tidore. Hal ini berarti para raja di wilayah itu berperan sebagai makelar dagang antara penduduk  setempat dan Sultan Tidore. Dengan demikian, fungsi raja yang terutama  bukan di bidang politik, melainkan di bidang ekonomi untuk menunjang   kepentingan  Sultan Tidore.

Sultan  Tidore  membangun  hubungan dagang  dengan  para  raja  di  daerah pantai barat Papua melalui perantaraan raja Lilintah (Misool).  Sultan  Tidore  berupaya menjalin hubungan dagang dengan orang-orang  yang dianggap menonjol di daerah itu. Mereka diangkat menjadi kepala  adat oleh atau atas nama Sultan Tidore. Setelah pengangkatan itu, para kepala adat itu dimanfaatkan untuk memperluas kekuasaan dan   menambah penghasilan Sultan Tidore.
Pengangkatan para raja itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi dari Sultan Tidore. Konsekuensi dari pengangkatan raja-raja di  Semenanjung  Onin oleh Sultan Tidore adalah para raja dan penduduknya ditempatkan di bawah kekuasaan Sultan Tidore. Oleh karena itu, penduduk di  Semenanjung Onin  diwajibkan untuk membayar upeti kepada sultan  Tidore.

Setelah penegakan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda pada 1898, pengaruh Sultan Tidore terhadap raja-raja di pantai barat Nieuw  Guinea  (Papua) perlahan-lahan berkurang. Para raja ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, kewajiban para raja   tersebut berakhir untuk membayar upeti kepada  Sultan Tidore.

Meskipun kekuasaan Sultan Tidore telah berakhir di wilayah para raja di Semenanjung  Onin, akan tetapi relasi kekerabatan antara para raja dengan penduduk di wilayah kekuasan Sultan Tidore belum berakhir. Relasi kekerabatan itu terjalin melalui ikatan perkawinan.

Marriage of Raja Randi Asnawi Ombaier of Namatota with Ratu Nunung Sirfefa. 2017


Peta-peta kuno Papua

Untuk peta-peta kuno Papua tahun, 1493, 1600, 1699, 1700-an, 1740, 1857 1857, klik di sini

Peta tahun 1493


Sumber

– Sejarah kerajaan Kowiai: http://rudolphrainer007.blogspot.co.id/2015/02/islam-2.html
Daftar raja Kowiai: http://www.worldstatesmen.org/Indonesia_princely_states2.html

———-

Sejarah kerajaan2 Papua Barat: https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Barat_%28wilayah%29
– Sejarah kerajaan2 di Papua Barat lengkap: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/
– Sejarah kerajaan2 di Semenanjung Onin: https://id.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Onin
– Sistem kerajaan2 tradisional di Papua: http://papuaweb.org/dlib/s123/mansoben/05.pdf
– Sejarah kerajaan2 di Papua Barat: http://marlinapuspita3.blogspot.co.id/2013/11/papua-barat-wilayah_22.html
– Kerajaan2 di Semenanjung Bomberai: https://id.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Bomberai
Kerajaan2 di kepulauan Raja empat: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Raja_Ampat


Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: