Sawang, kerajaan / Sumatera – Prov. Aceh

Kerajaan Sawang terletak di prov. Aceh, Sumatera, kab. Aceh Utara.
Saat kesultanan Aceh kerajaan itu merupakan vasal atau bawahan sultan Aceh dan dipimpin oleh raja yang bergelar Uleebalang.
Setelah berakhirnya Perang Aceh, tahun 1914, Sawang masuk Onderafdeling Lhokseumawe (Telok Seumawe), sebagai “swapraja”.

The kingdom of Sawang was located on Sumatera, prov. Aceh, Sumatera, district Aceh Utara.
During the sultanate of Aceh this kingdom was a vassal or subordinate to the sultan of Aceh and was led by the king who had the title of Uleebalang.
After the end of the Aceh War, in 1914, Sawang entered Onderafdeling Lhokseumawe (Telok Seumawe), as “swapraja”.

For english, click here

Kab. Aceh Utara

Provinsi Aceh (hijau)


* Foto Aceh: Kesultanan Aceh Darussalem: link
* Foto Aceh: Raja kerajaan-kerajaan kecil di Aceh: link
*
Foto Aceh: Aceh dulu: link
*
Foto Aceh: Perang Aceh-belanda (1873-1903): link


Sejarah kerajaan Sawang

Saat kesultanan Aceh kerajaan itu merupakan vasal atau bawahan sultan Aceh dan dipimpin oleh raja yang bergelar Uleebalang.
Setelah berakhirnya Perang Aceh, tahun 1914, Sawang masuk Onderafdeling Lhokseumawe (Telok Seumawe), sebagai “swapraja”.

————————

Tulisan di bawah sumber: https://www.facebook.com/1603898396555898/videos/1833573516921717/

Dalam masa berkecamuknya perang antara Kerajaan Aceh melawan Belanda (1873-1903), Sawang memegang peranan penting dalam perjuangan, Sultan Alaiddin Muhammad Daudsyah dalam bergerilya selama perang aceh berkecamuk. Kota ini didirikan oleh ayahanda beliau, sultan Alaiddin Mansyursyah yg disebut dengan Kuta Sawang dan mengangkat seorang penguasanya T. Laksamana Sawang (1870 – 1882).

Berdasarkan catatan yg dimiliki pemerintah kolonial belanda pd th 1900, negeri Sawang merupakan sebuah daerah yg berada dibawah perlindungan kerajaan Peusangan. Sebelum tahun 1870 negeri Sawang masih menyatakan tunduk kepada kerajaan Peusangan, tetapi kemudian menjadi sebuah negeri yg merdeka sebelum akhirnya disahkan menjadi satu kerajaan oleh Sultan Alaiddin Mansyursyah.

Pada tahun 1882 terjadi perselisihan dalam anggota keluarga kerajaan Sawang dalam proses suksesi pergantian raja Sawang. Penguasa Sawang saat itu, T. Laksamana Sawang) lebih suka anaknya T. Pang Benseh (dikenal sbg Pang Buta krn sebelah matanya buta atau juga dikenal dgn Panglima Nyak Ben) menggantikannya sebagai raja, tetapi mendapat tantangan dari paman beliau, T. Keujruen Gok Terjadilah perseteruan antara paman dan kemenakan ini dimana mengakibatkan pamannya T. Keujruen Gok Terbunuh. Akhirnya T. Pang Benseh (Pang Buta) naik tahta menjadi Raja Sawang yg berkuasa selama periode 1882 – 1884. Pada tahun antara 1884/5, Pang Benseh (Pang Buta) wafat dan digantikan oleh adiknya, Pang Mahmud (Panglima Muda Dalam Mahmud).

Pada tahun 1898, Pang Mahmud (Panglima Muda Dalam Mahmud) tewas dalam pertempuran mempertahankan benteng Kuta Sawang dari serbuan tentara marsose kolone macan dibawah pimpinan letnan Crisstoffel, tetapi pasukan tsb gagal menangkap Sultan dan Sultan Alaidin Muhammad Daudsyah berhasil meloloskan diri dari kepungan tentara marsose melalui wilayah Nisam (Blang Panyang). Sempat terjadi kevakuman kekuasaan di kerajaan sawang, roda pemerintahan lumpuh total.

Belanda sedikit kebingungan utk menentukan suksesornya kelak yg akan memimpin kerajaan sawang selanjutnya. Dari informasi yg diperoleh pihak belanda, bahwa panglima mahmud sawang, masih mempunyai seorang adik laki yg masih remaja dari lain ibu yaitu T. Keujruen Ali. Diputuskan oleh pihak belanda utk mencari dan mengangkat org yg bernama T. Keujruen Ali sbg suksesor, hal ini dilakukan agar pihak belanda mendapat legitimasi dan pengakuan dari rakyat sawang, setelah sebelumnya belanda membombardir dan membumihanguskan kuta sawang.

Awalnya T. Keujruen Ali menolak tawaran dari pihak belanda tsb. Tapi atas dasar pertimbangan sbg satu2x anak bungsu laki-laki yg masih hidup sbg penerus dinasty (trah) T. Laksamana Sawang, akhirnya menerima tawaran dari pihak belanda. Pd th 1904 pemerintah belanda menyiapkan infrastruktur di krueng mane sbg ibukota persiapan paska kuta sawang dibumihanguskan dan juga menyediakan sebuah tempat tinggal permanen istana resident utk suksesor pemimpin kerajaan sawang, T. Keujruen Ali lengkap dengan fasilitasnya (photo insert kondisi istana residen ulee balang sawang di krueng mane th. 1933, kitlv courtesy).

Hal ini dilakukan pemerintah belanda agar memudahkan utk melakukan pengawasan dan kontrol thd suksesor baru T. Keujreuen Ali. Selanjutnya pada th 1905 ibukota Sawang resmi di pindahkan ke Krueng Mane. Pada th 1933, kekuasaan beralih ke tangan anak tertuanya T. Loethan yg menjabat sbg Ulee Balang terakhir kerajaan Sawang di Krueng Mane (1933 – 1954). Pada tahun 1954 T. Loethan wafat karena sakit setelah terlebih dahulu kedua putranya T.M. Noer dan T.M Usman yg masih beranjak remaja dibantai pd revolusi sosial Aceh (perang cumboek) tahun 1946, berakhirlah masa kekuasaan dynasty (trah) Keujruen Ali.

Jadi dari uraian sejarah di atas, dapat disimpulkan bahwa astana kerajaan sawang di krueng mane merupakan asset peninggalan milik pemerintah hindia belanda yg diberikan kepada zelfbesstuder sawang setelah ibukota sawang dipindahkan ke krueng mane pd th 1905 dan telah disahkan oleh kantor agraria/BPN aceh utara pd th 1991 menjadi milik sah ahli waris T. Nasruddin SH,MH. (Ttd. Maymunsyah, social surfer). (Fb maymunsyah)


Istana kerajaan Sawang

– Sumber: https://www.facebook.com/1603898396555898/videos/1833573516921717/

Gambar dibawah ini adalah kondisi terakhir astana kerajaan sawang di krueng mane, kec. Muara batu, kab. aceh utara, tepatnya terletak di persimpangan krueng mane, gampong keude mane, jl. B. Aceh – medan. (Photo insert. Kondisi Istana kerajaan Sawang saat ini, th 2016, krueng mane, aceh utara, courtesy pribadi). Bandingkan kondisinya pada masa lalu, saat ini astana telah diklaim dan diduduki secara illegal oleh pihak yg tak bertanggung jawab dgn ditanami tumbuhan jagung dan palawija. Diperkirakan luas tanahnya ± 4000 m2.

Mereka mengklaim bahwa, lahan ini adalah milik warisan leluhur mereka yg dirampas sewaktu T. Keujruen Ali berkuasa (1900 – 1933). Lahan tanah astana saat Ini dimiliki oleh pewaris sah yaitu T. Luthfi SH, MH, skrg menjabat sbg kepala kejaksanaan negeri (Kajari) batu, malang, jawa timur dan sdh mendapatkan pengakuan sah dari kantor agraria/BPN aceh utara dalam bentuk sertifikat tanah. Beliau merupakan. Anak Alm T. Nasruddin SH, MH bin T. Hasan bin T.Loethan bin T. Keujruen Ali, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh (Kajati) periode 1994 – 1996.


Tentang kerajaan-kerajaan kecil di bawah Sultan Aceh

Topik penting:

* Struktur pemerintahan kerajaan kecil di Aceh (Mukim, Sagi, Nangroe, Uleebalang), lengkap: link
* Daftar Uleebalang, 1914: link
* Daftar Uleebalang, 1940: link
* Gelar orang  kesultanan Aceh: link

Wilayah bagian barat Kerajaan Aceh Darussalam mulai dibuka dan dibangun pada abad ke-16 atas prakarsa Sultan Saidil Mukamil (Sultan Aceh yang hidup antara tahun 1588-1604), kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (Sultan Aceh yang hidup tahun 1607-1636) dengan mendatangkan orang-orang Aceh Rayeuk dan Pidie.

Daerah ramai pertama adalah di teluk Meulaboh (Pasi Karam) yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Teuku Keujruen Meulaboh, dan Negeri Daya (Kecamatan Jaya) yang pada akhir abad ke-15 telah berdiri sebuah kerajaan dengan rajanya adalah Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah dengan gelar Poteu Meureuhom Daya.

Dari perkembangan selanjutnya, wilayah Aceh Barat diakhir abad ke-17 telah berkembang menjadi beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh Uleebalang, yaitu : Kluang; Lamno; Kuala Lambeusoe; Kuala Daya; Kuala Unga; Babah Awe; Krueng No; Cara’ Mon; Lhok Kruet; Babah Nipah; Lageun; Lhok Geulumpang; Rameue; Lhok Rigaih; Krueng Sabee; Teunom; Panga; Woyla; Bubon; Lhok Bubon; Meulaboh; Seunagan; Tripa; Seuneu’am; Tungkop; Beutong; Pameue; Teupah (Tapah); Simeulue; Salang; Leukon; Sigulai.

Struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan Aceh

Untuk lengkap: Struktur pemerintahan kerajaan kecil di Aceh (Mukim, Sagi, Nangroe, Uleebalang): link

1) Gampong, pimpinan disebut Geucik atau Keuchik. Teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh adalah yang disebut dalam istilah Aceh Gampong. Sebuah Gampong terdiri atas kelompok-kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu dengan yang lain.
Pimpinan gampong disebut Geucik atau Keuchik, yang dibantu oleh seorang yang mahir dalam masalah keagamaan, dengan sebutan Teungku Meunasah
2) Mukim, pimpinan disebut Imum Mukim. Bentuk teritorial yang lebih besar lagi dari gampong yaitu Mukim. Mukim ini merupakan gabungan dari beberapa buah gampong, yang letaknya berdekatan dan para penduduknya.
Pimpinan Mukim disebut sebagai Imum Mukim. Dialah yang mengkoordinir kepala-kepala kampung atau Keuchik-Keuchik.
3) Sago atau Sagoe, pimpinan disebut Panglima Sagoe atau Panglima Sagi. Di wilayah Aceh Rayeuk (Kabupaten Aceh Besar sekarang), terdapat suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan nama Sagoe atau Sagi. Keseluruhan wilayah Aceh Rayeuk tergabung ke dalam tiga buah Sagi ini, yang dapat dikatakan sebagai tiga buah federasi. Ketiga buah Sagoe atau Sagi tersebut masing-masing dinamakan:
1. Sagi XXII Mukim, dibentuk dari 22 mukim,
2. Sagi XXV Mukim, dibentuk dari 25 mukim,
3. Sagi XXVI Mukim, dibentuk dari 26 mukim.
Pemimpin disebut dengan Panglima Sagoe atau Panglima Sagi, secara turun-temurun, juga diberi gelar Uleebalang.
Mereka pengangkatannya sebagai Panglima Sagi disyahkan oleh Sultan Aceh dengan pemberian suatu sarakata yang dibubuhi cap stempel Kerajaan Aceh yang dikenal dengan nama Cap Sikureung.
4) Nangroe, pimpinan disebut Uleebalang. Bentuk wilayah kerajaan lainnya yang terdapat di Aceh yaitu yang disebut Nangroe atau Negeri. Nangroe ini sebenarnya merupakan daerah takluk Kerajaan Aceh dan berlokasi di luar Aceh Inti atau Aceh Rayeuk.
Pimpinan Nangroe disebut Uleebalang, yang ditetapkan oleh adat secara turun-temurun. Mereka harus disyahkan pengangkatannya oleh Sultan Aceh. Surat Pengangkatan ini dinamakan Sarakata yang dibubuhi stempel Kerajaan Aceh, Cap Sikureung.
5) Sultan. Tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh adalah pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota kerajaan, yang dahulunya bernama Bandar Aceh Dar as Salam.  Kepala pemerintahan pusat adalah Sultan yang para kelompoknya bergelar Tuanku.

Peta kerajaan kecil di Aceh 1917


Peta Aceh dulu

Peta Aceh tahun 1646. Achem, from ‘Livro do Estado da India Oriental’, an account of Portuguese settlements in the East Indies, by Pedro Barreto de Resende

———————————–

Peta Aceh 1595


Sumber

– Uleebalang di Aceh: https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Aceh#Ul.C3.A8.C3.ABbalang_.26_Pembagian_Wilayah
– Uleebalang di kesultanan Aceh: https://www.kompasiana.com/ruslan./siapakah-uleebalang_552c324c6ea83444128b4580
– Sejarah Uleebalang: https://www.facebook.com/boy.adityamawardi/posts/771874096190147
– Struktur pemerintahan kesultanan Aceh: http://febasfi.blogspot.co.id/2012/11/struktur-atau-lembaga-pemerintahan.html
– Struktur pemerintahan kesultanan Aceh: http://helmiyymailcom.blogspot.co.id/2012/10/struktur-pemerintahaan-kerajaan-aceh.html
– Struktur pemerintahan kesultanan Aceh: http://wartasejarah.blogspot.co.id/2013/07/kerajaan-aceh.html
– Tentang uleebalang: https://id.wikipedia.org/wiki/Ul%C3%A8%C3%ABbalang


Foto

Ca. 1905; influential chief of Upper-Teunom, who had pretensions to be independent raja. Raja Muda Si fbDagang alias Teuku di Sawang. Sumber: donald tick,

Kerajaan Sawang, Aceh – Regent Raja Teuku Keujruen Ali of Sawang (memerintah 1905-1934).