Sekar, kerajaan / Prov. Papua Barat – kab. Fak Fak

Kerajaan Sekar adalah kerajaan marga Rumagesan; terletak di semenanjung Onin, Teluk Berau, kab. Fak Fak, prov. Papua Barat.

The kingdom of Sekar is a kingdom of the Rumagesan Clan; located on the peninsula Onin, district of Fak Fak, prov. Papua Barat.
For english, click here

Lokasi prov. Papua Barat

————————–

Lokasi Sekar, kab. Fak Fak

* Foto kerajaan Sekar: link

* Foto raja-raja di Papua yang masih ada: link
* Foto raja-raja di Papua dulu: link
* Foto situs kuno di Papua: link
* Foto suku suku Papua: link

* Video sejarah Papua, abad ke-2 sampai sekarang: link

KERAJAAN SEKAR

Tentang Raja

14 maret 2019
Ratu Hajjah Rustutih Rumagesan wafat.

Sejak 2007
Regent-Ratu Hajjah Rustutih Rumagesan
Ketika ayahnya meninggal, paman menjadi raja kerajaan itu, tapi ada perebutan kekuasaan dengan 3 pamannya yang lain dan ia diminta untuk menjadi bupati.

Ratu Hajjah Rustutih Rumagesan wafat 14 maret 2019

Sejarah kerajaan Sekar

– Sejarah lengkap kerajaan Sekar, klik di sini

Sejak 700 tahun lalu Kerajaan Sekar Fak Fak dan kerajaan lainnya telah berdiri di pulau tersebut menyebarkan agama Islam yang memiliki aturan tegas dalam berbagai hal, termasuk berpakaian.

Menurut Putri Raja Al Alam Ugar Pik-Pik Sekar, Hj DR Rustuty Rumagesan, di Palembang, ketika menghadiri acara Festival Keraton Nusantara VII di kota tersebut, mengatakan meskipun mereka berbeda dengan kerajaan lain di Papua — karena memiliki keyakinan yang lain dan berpakaian tertutup — tetap bisa hidup tentram dan saling menghargai sesama. “Hal itu, membuktikan kalau bangsa Papua bangsa yang beragam dan saling menghargai,” kata perempuan berkerudung ini.

Dia menjelaskan, saat ini keraton kerajaan mereka sudah tidak ada lagi bentuknya, karena dibom pada masa penjajahan Jepang.Namun berbagai peninggalan kerajaan masih ditemui di daerah tersebut mulai dari tempat pendidikan dan tentunya masjid, ujarnya.
Rustuty menambahkan, di Kabupaten Fak-Fak terdapat sembilan kerajaan yang semuanya menyiarkan agama Islam, [yaitu: Kerajaan Namatota; Kerajaan Komisi; Kerajaan Fatagar; Kerajaan Ati-Ati; Kerajaan Rumbati; Kerajaan Pattipi; Kerajaan Sekar; Kerajaan Wertuar; dan Kerajaan Arguni.]. Karena itu, 90 persen warga Fak Fak memeluk agama Islam, tambah perempuan berkulit kuning langsat ini.
.

1952. Raja Machmud Singgaray Rumagesan of Sekar with a governmentoffical from Kokas area.

Silsilah Raja-Raja Sekar

Silsilah Raja-Raja Stamboom radja Sekar. Sumber: Miedema, J dan W.A.L. Stokhof (eds.). 1992. Irian Jaya Source Materials No. 3 Series A-No.2: Memories van Overgave van de Afdeeling West Nieuw Guinea. Leiden: DSALCUL/IRIS

Kerajaan kerajaan di Papua Barat

1) Kabupaten Kaimana

Kerajaan Aiduma
Kerajaan Kaimana
Kerajaan Kowiai/kerajaan Namatota

2) Kabupaten Fak Fak

Kerajaan Fatagar (marga Uswanas)
Kerajaan Rumbati (marga Bauw)
Kerajaan Atiati (marga Kerewaindżai)
Kerajaan Patipi
Kerajaan Sekar (marga Rumgesan)
Kerajaan Wertuar (marga Heremba)
Kerajaan Arguni

3) Kabupaten Raja Empat

Kerajaan Waigeo
Kerajaan Misool/Lilinta (marga Dekamboe)
Kerajaan Salawati (marga Arfan)
Kerajaan Sailolof/Waigama (marga Tafalas)
Kerajaan Waigama

Raja kerajaan Sekar

Sejarah kerajaan-kerajaan di Papua Barat

Sejarah 1

Tahun 1365, daerah Wwanin/Onin (Kabupaten Fakfak) merupakan daerah pengaruh mandala Kerajaan Majapahit, kawasan ini mungkin bagian dari koloni kerajaan Hindu di Kepulauan Maluku yang diakui ditaklukan Majapahit.

Tahun 1569 pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi kerajaan Bacan di mana dari kunjungan terebut terbentuklah kerajaan-kerajaan).

Tahun 1660, VOC memang sempat menandatangani perjanjian dengan sultan Tidore di mana Tidore mengakui protektorat Belanda atas penduduk Irian barat. Tidore sebenarnya tidak pernah menguasai Irian. Jadi protektorat Belanda hanya merupakan fiksi hukum.

Sejak abad ke-16, selain di Kepulauan Raja Ampat yang termasuk wilayah kekuasaan Sultan Bacan dan Sultan Ternate, kawasan lain di Papua yaitu daerah pesisir Papua dari pulau Biak (serta daerah sebaran orang Biak) sampai Mimika merupakan bagian dari wilayah mandala Kesultanan Tidore. Tidore menganut adat Uli-Siwa (Persekutuan Sembilan), sehingga provinsi-provinsi Tidore seperti Biak, Fakfak dan sebagainya juga dibagi dalam sembilan distrik (pertuanan).

Tahun 1826 Pieter Merkus, gubernur Belanda untuk Maluku, mendengar kabar angin bahwa Inggris mulai masuk pantai Irian di sebelah timur Kepulauan Aru. Dia mengutuskan rombongan untuk menjajagi pantai tersebut sampai Pulau Dolak. Dua tahun kemudian, Belanda membangun Fort Du Bus, yang sekarang menjadi kota Lobo, dengan tujuan utama menghadang kekuatan Eropa lain mendarat di Irian barat. Fort Du Bus ditinggalkan tahun 1836.

Tahun 1872, Tidore mengakui kekuasaan Kerajaan Belanda atasnya.

Belanda baru kembali ke Irian tahun 1898. Irian dibagi antara Belanda, Jerman (bagian utara Irian timur) dan Inggris (bagian selatan Irian timur). Garis busur 141 diakui sebagai batas timur Irian barat. Pada 1898 – 1949, Papua bagian barat dikenal sebagai Nugini Belanda.

Sejarah 2

Sebelum penegakan Pemerintahan Kolonial Belanda di Nieuw Guinea bagian barat (sekarang Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat), di daerah pantai barat Papua terdapat beberapa daerah kerajaan. Menurut Mansoben, pada awalnya di Semenanjung Onin wilayah pantai barat Papua terdapat tiga kerajaan tradisional, yaitu:
* Kerajaan Rumbati,
* Kerajaan Fatagar
* Kerajaaan Atiati.

Namun, dalam perkembangannya muncul kerajaan-kerajaan kecil yang pada mulanya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Rumbati, tetapi kemudian berhasil memperoleh pengakuan sebagai kerajaan yang berdiri sendiri terutama setelah penegakan pemerintahan kolonial Belanda di wilayah itu.
Adapun kerajaan-kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Patipi, Kerajaan Sekar, Kerajaan Wertuar dan Kerajaan Arguni. Dalam memori serah terima jabatan F.H. Dumas disebutkan bahwa di Semenanjung Onin terdapat beberapa kerajaan yaitu: Kerajaan Rumbati, Kerajaan Namatota, Kerajaan Atiati, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Arguni, dan Kerajaan Sekar. Keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Tidore di wilayah itu. Para raja tersebut menjalankan kekuasaan atas nama Sultan Tidore, sebab Sultan Tidore yang menganugerahkan gelar raja kepada para raja yang berkuasa di Semenanjung Onin.

Yang memberi gelar raja kepada para raja di daerah pantai barat Papua adalah Sultan Tidore. Meskipun mereka diberi gelarraja, tetapi kenyataannya mereka hanyalah agen dagang dan pemungut pajak di wilayah kekuasaannya atas perintah dari Sultan Tidore. Hal ini berarti para raja di wilayah itu berperan sebagai makelar dagang antara penduduk setempat dan Sultan Tidore. Dengan demikian, fungsi raja yang terutama bukan di bidang politik, melainkan di bidang ekonomi untuk menunjang kepentingan Sultan Tidore.

Sultan Tidore membangun hubungan dagang dengan para raja di daerah pantai barat Papua melalui perantaraan raja Lilintah (Misool). Sultan Tidore berupaya menjalin hubungan dagang dengan orang-orang yang dianggap menonjol di daerah itu. Mereka diangkat menjadi kepala adat oleh atau atas nama Sultan Tidore. Setelah pengangkatan itu, para kepala adat itu dimanfaatkan untuk memperluas kekuasaan dan menambah penghasilan Sultan Tidore.
Pengangkatan para raja itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi dari Sultan Tidore. Konsekuensi dari pengangkatan raja-raja di Semenanjung Onin oleh Sultan Tidore adalah para raja dan penduduknya ditempatkan di bawah kekuasaan Sultan Tidore. Oleh karena itu, penduduk di Semenanjung Onin diwajibkan untuk membayar upeti kepada sultan Tidore.

Setelah penegakan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda pada 1898, pengaruh Sultan Tidore terhadap raja-raja di pantai barat Nieuw Guinea (Papua) perlahan-lahan berkurang. Para raja ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, kewajiban para raja tersebut berakhir untuk membayar upeti kepada Sultan Tidore.

Meskipun kekuasaan Sultan Tidore telah berakhir di wilayah para raja di Semenanjung Onin, akan tetapi relasi kekerabatan antara para raja dengan penduduk di wilayah kekuasan Sultan Tidore belum berakhir. Relasi kekerabatan itu terjalin melalui ikatan perkawinan.

Peta-peta kuno Papua

Untuk peta-peta kuno Papua tahun, 1493, 1600, 1699, 1700-an, 1740, 1857 1857, klik di sini

Peta tahun 1493